Jakarta, Sketsa.id – Penayangan video singkat tentang capaian program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bioskop nasional menjadi sorotan publik akhir pekan ini. Video berdurasi sekitar satu menit itu muncul sebelum pemutaran film, menampilkan cuplikan kegiatan presiden beserta data produksi beras nasional, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Fenomena ini memicu perdebatan sengit di media sosial, terutama di platform X (sebelumnya Twitter), di mana netizen menilai langkah tersebut lebih mirip propaganda daripada komunikasi publik.
Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, tujuan utama penayangan video ini adalah untuk menyampaikan informasi kinerja pemerintah secara luas kepada masyarakat.
“Bioskop adalah salah satu kanal efektif di era digital untuk menjangkau audiens yang beragam,” ujar Nasbi dalam keterangan resminya.
Pihak Istana menegaskan bahwa inisiatif ini tidak melanggar aturan selama tidak mengganggu kenyamanan penonton, seperti durasi yang singkat dan penayangan di awal sesi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahkan menyebut hal ini “lumrah” dan bukan hal baru, mengingatkan bahwa era Presiden Joko Widodo juga pernah menayangkan video serupa di bioskop.
Prabowo: Transparansi adalah Kunci
Presiden Prabowo sendiri turut angkat bicara melalui akun resminya di X. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa video tersebut dimaksudkan “agar masyarakat tahu bahwa pencapaian pemerintahan ini nyata dan berdampak langsung bagi kehidupan sehari-hari.”
Prabowo menambahkan, “Komunikasi transparan adalah kunci kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.”
Pernyataan ini seolah menjadi pembenaran bagi strategi Komunikasi Publik pemerintahan yang baru berjalan delapan bulan.
Netizen Kritik: “Sistem Pemerintahan NPD Check”
Namun, tidak semua pihak setuju. Di X, ribuan netizen menyuarakan kritik tajam terhadap inisiatif ini. Banyak yang menyebutnya sebagai “sistem pemerintahan NPD Check” – istilah yang merujuk pada “New Propaganda Display” atau propaganda visual baru yang dianggap berlebihan.
Seorang pengguna X dengan akun @icik___ menulis, “Bikin gertakan aja stop nonton di bioskop kalo masih muncul video propaganda prabowo..🤮🤮.”
Sementara itu, @abisyifa25 menambahkan, “kebohongan yg terus menerus disampaikan, lama kelamaan akan menjadi kebenaran. begitulah yang prabowo ingin lakukan dengan cara memutar video pencapaiannya di bioskop.”
Reaksi serupa datang dari @WidasSatyo, yang mempertanyakan kelanjutan kebijakan serupa sambil menyarankan agar video tersebut dimasukkan ke dalam “pencapaian” itu sendiri, dengan nada sarkastis bahwa ini lebih ke propaganda daripada prestasi. Bahkan, ada yang membandingkannya dengan propaganda ala Korea Utara.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Dave Laksono dari Komisi I juga mengingatkan agar penayangan semacam ini tidak menimbulkan kesan politisasi ruang publik.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya membela strategi ini sebagai bagian dari komunikasi multi-kanal di era digital. “Tidak lagi terbatas pada satu platform,” katanya.
XXI, jaringan bioskop yang terlibat, mengonfirmasi bahwa penayangan terakhir dilakukan pada 14 September 2025, dan dikategorikan sebagai iklan layanan masyarakat (ILM) untuk sosialisasi program pemerintah.
Kontroversi ini menyoroti dilema komunikasi pemerintahan Prabowo: bagaimana menyeimbangkan transparansi dengan risiko dianggap sebagai pencitraan. Sementara Istana menilai langkah ini efektif, netizen menuntut bukti nyata yang bisa “dirasakan” di kantong dan meja makan, bukan hanya di layar lebar. Apakah video bioskop ini akan berlanjut, atau justru menjadi pelajaran berharga? Publik menanti respons lanjutan dari Kabinet Merah Putih. (*)
