Samarinda, Sketsa.id – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim agar bisa mengejar akreditasi fasilitas kesehatan di Kaltim seperti rumah sakit dan puskesmas. Puji mengatakan, akreditasi jadi hal penting.
Politisi dari Partai Demokrat itu mengatakan, pelayanan dasar memang lazimnya wajib mengantongi sertifikasi. Sebab akreditasi sangat mempunyai pengaruh terhadap kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat.
“Pelayanan dasar itu harus punya sertifikasi, sehingga di dalam pelayanannya tidak hanya tersedia alat-alat yang cukup, tetapi juga sumber daya manusia yang mumpuni,” jelas Puji.
Perempuan yang berkacamata itu juga menjelaskan, akreditasi jadi salah satu syarat untuk memperlihatkan kualitas pelayanan kesehatan. Entah di tingkat puskesmas atau rumah sakit.
Namun, Puji juga mengingatkan soal tenaga kesehatan (nakes). Walaupun fasilitas kesehatan dilengkapi dengan alat-alat canggih, pemenuhan nakes juga tak boleh ketinggalan.
Puji menyebut, pihaknya pasti mendukung proses akreditasi untuk fasilitas kesehatan di Kaltim. Bahkan sekaligus mengawasi perkembangan terbarunya.
“Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang terdekat dengan masyarakat, sehingga akreditasi itu penting dalam peningkatan pelayanannya. Jadi, tidak terjadi penumpukan di rumah sakit,” tegas dia.
Puji juga menyoroti jumlah nakes di Kaltim yang menurutnya masih belum merata. Kendati demikian, secara rasio memang sudah cukup. Namun, tetap belum merata khususnya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang kekurangan dokter spesialis.
“Kami harus dorong bagaimana dokter-dokter spesialis ini juga mau di rumah pelayanan-pelayanan dasar yang ada di wilayah 3T. Kalau pemerintah menyiapkan fasilitas dan insentif yang memadai, saya pikir itu akan memotivasi mereka,” tambahnya.
Pemprov Kaltim diminta untuk memaksimalkan anggaran khusus kesehatan. Puji juga berharap, perencanaannya bisa dilakukan dengan matang. Misalnya terkait pemetaan tenaga medis, sarana dan prasarana, sampai kompensasi bagi nakes.
“Jangan sampai ada orang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” pungkasnya. (Adv/pa/Dprd kaltim)
