Jakarta, Sketsa.id – Sebagai momentum strategis pasca Kongres, PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Ancol, Jakarta, pada 10 hingga 12 Januari 2026. Agenda yang dirangkai dengan peringatan HUT partai ke-53 ini tidak sekadar seremoni, melainkan forum konsolidasi nasional untuk mengokohkan barisan, merefleksikan perjalanan sejarah, dan menegaskan arah perjuangan politik ke depan.
Dalam Rakernas yang dihadiri elite dan perwakilan daerah se-Indonesia ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno putri menegaskan pentingnya para kader menghayati sejarah panjang partai. Dari tekanan politik, konflik internal, hingga peristiwa 27 Juli 1996, perjalanan dari PDI menjadi PDI Perjuangan telah menempa partai menjadi kekuatan politik yang matang dan berakar pada rakyat.
“Sejarah itu harus menjadi api semangat perjuangan. Kader PDI Perjuangan harus menjadi ‘banteng petarung’ yang kuat, berani, dan selalu dekat dengan rakyat,” tegas Megawati, seperti disampaikan oleh perwakilan kader.
Konsolidasi Menjawab Tantangan Zaman
Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menekankan bahwa Rakernas adalah momentum untuk menjawab tantangan bangsa sambil mempertegas identitas perjuangan.
“Ini pertama kalinya setelah Kongres kita mengonsolidasikan diri. Bukan hanya merayakan ulang tahun, tapi membahas agenda politik ke depan. Seluruh kader harus hadir menjawab persoalan rakyat, menangis dan tertawa bersama mereka,” ujar Ananda.
Spirit ‘banteng petarung’, lanjutnya, adalah tanggung jawab moral yang diwujudkan dalam aksi nyata. Isu kebencanaan, seperti di Aceh, menjadi fokus dengan prinsip keberlanjutan. “Bantuan tidak boleh berhenti pada aksi sesaat. Harus ada kelanjutan, pencegahan, dan kehadiran nyata, termasuk dalam menjawab isu global warming,” jelasnya.
Daerah Bukan Penonton
Rakernas juga menyoroti ketimpangan ekonomi daerah. Ananda menyatakan bahwa partai mendorong agar daerah tidak lagi menjadi penonton pembangunan.
“Banyak potensi ekonomi daerah yang hari ini diambil oleh pusat. Anak-anak daerah harus berani bersuara. Pembangunan harus menghadirkan keadilan bagi rakyat di tingkat akar rumput,” tegasnya.
Dalam konteks politik nasional, PDIP menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang kekuasaan yang kritis dan konstruktif.
“Kita akan beri apresiasi bila pemerintah bekerja untuk rakyat. Tapi kita juga harus berani mengkritik ketika kebijakan melenceng. Itu tugas kita sebagai partai yang berdiri untuk kebenaran,” kata Ananda.
Rakernas PDIP 2026 mengirimkan sinyal jelas: konsolidasi internal diperkuat dengan refleksi sejarah, sementara agenda ke depan akan fokus pada pengawalan kebijakan yang pro-rakyat, keadilan ekonomi daerah, dan respons berkelanjutan terhadap masalah bangsa, termasuk bencana dan perubahan iklim. Partai berkomitmen untuk tetap kokoh bergerak sebagai kekuatan yang berdiri di tengah-tengah rakyat. (*)
