Samarinda, Sketsa.id – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyatakan revitalisasi Pulau Kumala di Kutai Kartanegara (Kukar) melalui pembangunan water boom harus menjadi momentum untuk mengoptimalkan kembali investasi besar di masa lalu yang mencapai Rp400 miliar.
Hal ini disampaikannya menanggapi pertanyaan mengenai progres pembangunan water boom di Pulau Kumala yang diklaim telah mencapai 70% dan ditargetkan selesai akhir tahun ini. Salehuddin mengaku menyayangkan keterlambatan pengembangan kawasan wisata tersebut.
“Ya, yang pasti saya menyayangkan agak terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” ujar Salehuddin, Senin (23/6/2025).
Salehuddin mengingatkan, investasi besar sekitar Rp400 miliar untuk pengembangan Pulau Kumala telah ditanamkan sejak era Bupati Kukar Alm. Syaukani Hasan Rais, jauh sebelum masa jabatannya di DPRD. Namun, hingga kini, Return on Investment (ROI) dari dana sebesar itu belum terlihat.
“Sejarahnya itu hampir Rp400 miliar, zaman sebelum kami bahkan. Sampai sekarang, kalau bicara masalah return of investment-nya, belum tercapai. Makanya saya pikir perlu ada terobosan,” tegasnya.
Dia menyebut pernah ada kerja sama dengan swasta, seperti Grand LT milik pengusaha Nizal, namun tidak terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah daerah saat itu. Keberadaan water boom, harapannya, dapat menjadi pemantik minat wisatawan, minimal lokal.
“Harapannya aset ini sayang. Minimal dengan adanya wahana water boom itu akan menarik minat wisatawan. Bahkan, perlu direvitalisasi wahana lain yang ada karena ini bagian dari investasi yang luar biasa besarnya,” papar Salehuddin.
Salehuddin mendorong agar aset Pulau Kumala dimaksimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia mencontohkan peluang kerja sama dengan pengelola tempat wisata besar seperti Jatim Park, yang pernah menunjukkan minat.
“Intinya, investasi Rp400 miliar era Alm. Pak Syaukani itu harus betul-betul digunakan, dimaksimalkan, dioptimalkan untuk PAD, entah melalui kerja sama dengan swasta atau cara lain. Yang penting ada kembalinya untuk PAD daerah,” tekan Salehuddin.
Dia juga mengingatkan pentingnya pengamanan dan pemeliharaan aset serta penataan UMKM di sekitar lokasi oleh Dinas Perdagangan (Dispenda) secara maksimal. Salehuddin mengkritik buruknya pemeliharaan aset daerah sebelumnya, seperti fasilitas di dekat jembatan yang akhirnya dipindahkan ke Taman Tanjung, atau proyek kandang burung bernilai miliaran rupiah di masa lalu yang hanya menjadi bangunan tak terpakai.
“Pembangunan dan pengelolaannya harus disertai pengamanan memadai. Jangan sampai aset kembali tidak terpelihara atau terbuang percuma. Pulau Kumala harus hidup kembali dan memberi manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat dan daerah,” pungkas Salehuddin. (ADV/ DPRD Kaltim)
