Samarinda, Sketsa.id – Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin, menyampaikan harapan dan catatan kritis menyusul pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025-2030. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk memacu pembangunan.
“Pertama, tentu kami ucapkan selamat atas pelantikan Bupati dan Wakil Bupati definitif Kutai Kartanegara 2025-2030,” ujar Salehuddin, memulai pernyataannya, Senin (23/6/2025).
Harapan Utama: Pembangunan Lebih Baik dan Sinkronisasi Kebijakan
Salehuddin menyatakan harapan terbesarnya adalah percepatan pembangunan di Kukar. Ia menilai kemiripan visi-misi Bupati-Wabup terpilih dengan Gubernur Kaltim sebagai modal penting.
“Visi-misi yang disampaikan pasangan terpilih ternyata memiliki kesamaan signifikan dengan visi-misi Gubernur. Ini menjadi landasan baik,” jelasnya.
Namun, kesamaan visi tersebut, menurut Salehuddin, harus diikuti dengan koordinasi konkret, terutama dalam pembagian kewenangan pembangunan infrastruktur.
“Tantangan terbesar adalah melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah provinsi, khususnya terkait kewenangan pembangunan sarana prasarana, seperti jalan. Kita perlu jelas mana kewenangan provinsi dan mana kabupaten, serta bagaimana koordinasi pelaksanaannya,” tegas Salehuddin.
Fokus pada Infrastruktur, Kemiskinan, dan Stunting
Salehuddin menggarisbawahi tiga isu krusial yang perlu jadi prioritas:
1. Infrastruktur: Memperbaiki dan menyambungkan jaringan jalan dan jembatan, baik antar kecamatan di Kukar maupun dengan kabupaten tetangga yang dinilainya belum optimal.
2. Pengentasan Kemiskinan: Menekan angka kemiskinan secara signifikan.
3. Penurunan Stunting: Meski mengakui adanya penurunan, Salehuddin menegaskan penanganan stunting membutuhkan komitmen jangka panjang.
“Kita berharap angka stunting terus turun, bahkan bisa di bawah angka nasional,” harapnya.
Ia meyakini visi-misi Bupati terpilih mampu menjawab tantangan tersebut secara bertahap.
Koordinasi Berkelanjutan dan Kesetaraan Pembangunan
Menyoroti keselarasan visi dengan Gubernur, Salehuddin menekankan bahwa langkah selanjutnya adalah perencanaan koordinasi yang berkesinambungan.
“Tinggal bagaimana koordinasinya ke depan: tahun ini berbuat apa, tahun depan berbuat apa, sesuai target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) mereka. Kebetulan RPJMD Provinsi juga sedang dalam proses pembahasan pansus (panitia khusus), harapannya juga sejalan,” paparnya.
Salehuddin menutup dengan menegaskan pentingnya kesetaraan pembangunan.
“Selama visi-misinya jelas dan tersinkronisasi dengan baik, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten, maka tidak akan ada praktik diskriminasi pembangunan antar kabupaten/kota. Kita bisa menjalankannya bersama-sama,” pungkas Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim itu. (ADV/ DPRD Kaltim)
