Samarinda, Sketsa.id – Sarkowi V. Zahry, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif diskusi terkait program Gratispol yang digelar mahasiswa BEM FISIP Universitas Mulawarman (Unmul). Ia menegaskan bahwa ruang dialog seperti ini merupakan hak publik untuk mengawasi kebijakan.
“Saya memberikan apresiasi karena ini bagian dari hak publik terkait dengan kebijakan publik. Tentu publik punya hak untuk mengetahui, bahkan memberikan masukan dan menyampaikan evaluasinya,” tegas Sarkowi, Kamis (3/7), menanggapi kegiatan diskusi tersebut.
Lebih jauh, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendorong agar diskusi serupa tak hanya dilakukan mahasiswa FISIP Unmul, tetapi juga diperbanyak bersama lembaga-lembaga lain. Tujuannya, memperluas pertukaran informasi, terutama terkait kendala komunikasi yang masih terjadi dalam pelaksanaan Gratispol.
“Tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, saya bisa menilai bahwa misalnya, bagaimana status penerima beasiswa sebelumnya? Selama ini kan sudah pernah diumumkan, tetapi ternyata tidak semuanya bisa diketahui publik,” papar Sarkowi, menyoroti masalah transparansi.
Merespons hal tersebut, Sarkowi V. Zahry menyatakan telah meminta langkah konkret kepada Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kaltim dan Dinas Pendidikan. Ia mendesak peningkatan sosialisasi dan pembukaan saluran komunikasi seluas-luasnya.
“Saya meminta supaya perbanyak informasi, sosialisasi, dan buka channel-channel komunikasi, tidak hanya yang langsung tapi juga melalui media sosial. Bahkan saya menyarankan tadi konkret, misalnya, kenapa tidak ada sesi live melalui media sosial agar masyarakat bisa berinteraksi langsung? Nah, begitu,” pungkasnya menekankan pentingnya akses informasi yang mudah dan interaktif bagi masyarakat Kaltim terkait program Gratispol. (ADV/ DPRD Kaltim)
