Manado, Sketsa.id – Draf spanduk “Tolak Militer Masuk Kampus” masih terbaring rapi di ruang BEM UNSRAT Manado. Rencana diskusi akademik bertajuk “Menegakkan Kebebasan Akademik: Menangkal Bahaya Laten Militerisme dalam Kehidupan Kampus” yang sedianya digelar 19 Agustus 2025 akhirnya batal.
Bukan karena kurang peminat, melainkan tekanan sistematis dari birokrasi kampus yang dikomandoi Forum WD III se-UNSRAT. Ancaman pun menganga: “Bekukan kepengurusan BEM jika nekat lanjutkan diskusi.”
Insiden ini berawal dari surat edaran Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNSRAT tanggal 10 Juli 2025. Para dekan diminta merekomendasikan mahasiswa untuk seleksi Komponen Cadangan (Komcad). Aparat militer pun mulai masif masuk kampus—hadir di PKKMB 2024 dan 2025 dengan dalih “sosialisasi”.
BEM UNSRAT bersama YLBHI-LBH Manado berusaha melawan lewat diskusi, tapi langkah mereka dipatahkan. “Tema militerisme dianggap sensitif,” ujar salah seorang pengurus BEM yang enggan disebutkan namanya karena takut sanksi akademik.
Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengecam keras tindakan ini.
“Ini pelanggaran konstitusi dan Prinsip-Prinsip Surabaya 2017,” tegas pernyataan resmi mereka.
Memori Orde Baru dihidupkan kembali—militerisasi kampus yang represif dan anti-demokrasi.
Di balik senyapnya ruang diskusi, pertanyaan besar mengemuka: apakah kampus kini menjadi bidak kekuasaan? Apakah independensi akademik harus tumbang di bawah tekanan seragam?. (*)
