JAKARTA, Sketsa.id – Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto menuai penolakan keras dari berbagai kalangan. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyatakan sikap tegas menentang usulan yang dinilai sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai reformasi.
“Memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sama saja dengan menginjak-injak rasa keadilan para korban dan melukai ingatan kolektif bangsa tentang masa kelam Orde Baru,” tegas pernyataan resmi KIKA yang diterima Sketsa.id.
Ironi Sejarah yang Menyakitkan
Yang membuat wacana ini semakin pahit adalah keberadaan nama Marsinah dalam daftar yang sama. Buruh perempuan yang menjadi simbol perjuangan hak pekerja itu justru menjadi korban kekerasan negara di era yang dipimpin Soeharto.
“Bagaimana mungkin kita memuliakan pelaku sementara korban-korbannya masih menuntut keadilan? Ini seperti mengkhianati jiwa reformasi yang kita perjuangkan sejak 1998,” ungkap seorang akademisi yang enggan disebutkan namanya.
Catatan Kelam yang Tak Terhapuskan
Selama 32 tahun berkuasa, rezim Orde Baru pimpinan Soeharto meninggalkan luka mendalam dalam ingatan bangsa. Berbagai peristiwa kelam masih membekas dalam memori korban dan keluarga:
- Pembungkaman kebebasan pers dan berpendapat
- Operasi militer yang menimbulkan trauma di Aceh dan Papua
- Penghilangan paksa aktivis demokrasi
- Tragedi Trisakti dan Semanggi yang memakan nyawa mahasiswa
- Kerusuhan Mei 1998 yang merenggut ratusan nyawa
Transparency International pada 2004 bahkan mencatat Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan penggelapan dana negara mencapai US$15-35 miliar.
Pengakuan Negara yang Terlambat
Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo pada 2023 secara resmi mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebagian besar terjadi di era kekuasaan Soeharto.
“Pengakuan ini seharusnya menjadi momentum untuk belajar dari kesalahan masa lalu, bukan justru memuliakan pelakunya,” kata anggota KIKA.
Ancaman bagi Masa Depan Reformasi
KIKA mengingatkan bahwa pemberian gelar ini bukan sekadar persoalan simbolis, melainkan bisa menjadi pukulan telak bagi demokrasi Indonesia.
“Jika usulan ini diteruskan, sama saja kita membuka pintu bagi normalisasi kekuasaan otoriter. Reformasi berisiko kehilangan rohnya di tangan pemerintahan sekarang,” lanjut pernyataan KIKA.
Seruan untuk Tidak Melupakan
KIKA menegaskan pentingnya mempertahankan memori sejarah yang jernih. Pendidikan sejarah harus mencerminkan kebenaran tanpa pemutihan terhadap pelanggaran HAM masa lalu.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar dari sejarah, bukan bangsa yang memuliakan pelaku kejahatan kemanusiaan,” tegas mereka.
Organisasi ini juga mengajak seluruh civitas akademika dan masyarakat sipil untuk tetap kritis dan menjaga semangat reformasi yang telah diperjuangkan dengan harga mahal.
Di balik wacana pemberian gelar ini, ribuan korban pelanggaran HAM era Orde Baru masih menunggu pengakuan dan keadilan. Mereka adalah bukti hidup dari sistem yang represif, yang seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. (*)
