Samarinda, Sketsa.id – Lambannya pembangunan infrastruktur dan tersendatnya layanan publik di Kalimantan Timur disebut tak lepas dari rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Anggota DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Rendahnya penerimaan dari sektor ini, kata dia, turut memperlambat upaya pemerintah dalam memperbaiki fasilitas umum.
“Pajak bukan hanya urusan administrasi. Ini adalah kontribusi warga terhadap kemajuan daerah. Kalau pajak tidak dibayar, jangan heran kalau jalan rusak tak kunjung diperbaiki atau pelayanan publik tersendat,” tegas Subandi, Jumat (06/06/2025).
Ia menyayangkan masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa kelalaian membayar pajak berkonsekuensi langsung terhadap lambatnya pembangunan.
“Pajak adalah bentuk tanggung jawab bersama. Ini bukan beban, tapi bentuk investasi untuk masa depan daerah,” katanya.
Subandi juga mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, alih-alih hanya menindak pelanggaran.
“Sosialisasi yang lebih intensif dan kreatif sangat dibutuhkan agar masyarakat memahami manfaat nyata dari kepatuhan pajak,” tuturnya.
Menurutnya, pendekatan edukatif perlu dibarengi dengan transparansi pengelolaan pajak oleh pemerintah agar warga merasa pajaknya digunakan dengan benar.
“Kalau rakyat tahu pajaknya digunakan dengan baik, maka mereka tidak akan merasa dipungut, tapi justru merasa berkontribusi. Ini soal kepercayaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, meningkatkan kepatuhan pajak juga merupakan langkah penting menuju kemandirian pembangunan di Kaltim.
“Kaltim punya potensi besar. Tapi kita tidak bisa terus bergantung pada APBN. Kepatuhan pajak adalah salah satu jalan menuju kemandirian pembangunan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
