Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Langkah strategis diambil Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (FRKASI Kaltim) dengan melakukan silaturahmi ke Keraton Kutai Kartanegara Ing Martapura, Jumat lalu. Pertemuan itu bertujuan memohon doa restu dan dukungan penuh dari Sultan Kutai, Drs. H. Adji Muhammad Arifin, M.Si., dalam memperjuangkan penolakan kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang digulirkan pemerintah pusat.
Dalam pertemuan hangat tersebut, Sultan Kutai menyambut baik inisiatif FRKASI Kaltim yang membawa suara masyarakat Kaltim ke tingkat nasional. Ia menegaskan, kebijakan DBH bukan sekadar angka anggaran, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak di wilayah penyangga sumber daya alam terbesar Indonesia ini.
“Pemangkasan DBH akan berimbas luas pada pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat wajib mempertimbangkan aspirasi dan kondisi riil daerah. Kaltim berhak mendapat porsi yang adil sebagai daerah penghasil,” tegas Sultan dengan nada tegas namun santun.
Sultan juga mengkritik proses pengambilan keputusan yang dinilai sepihak. Menurutnya, kebijakan strategis seperti DBH harus melibatkan para tokoh adat, sesepuh, dan pemimpin masyarakat lokal.
“Keputusan terkait DBH tidak boleh dilepas dari keterlibatan representasi daerah. Suara Kaltim dalam kebijakan strategis adalah keniscayaan, bukan sekadar pelengkap,” imbuhnya.
Dukungan moral dan politik dari Sultan Kutai disambut haru oleh Ketua FRKASI Kaltim, A. Vendy Meru, SH. Ia mengaku, restu dari “orang tua” di Kaltim itu menjadi energi besar bagi perjuangan mereka.
“Kami datang untuk meminta restu. Dukungan Sultan memberikan landasan moral yang kuat bagi kami saat menyuarakan aspirasi rakyat hingga ke Senayan,” ujar Vendy.
Delegasi FRKASI Kaltim rencananya akan bertolak ke Jakarta pada 4 Desember 2025 untuk melakukan audiensi dengan DPR RI. Mereka akan menyerahkan dokumen resmi yang memaparkan dampak nyata pemangkasan DBH terhadap pembangunan dan keadilan fiskal di Kaltim.
Pertemuan ini menjadi bagian dari konsolidasi lebih luas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan tokoh adat Kaltim yang sebelumnya telah bersikap menolak rencana pemangkasan DBH.
Perjuangan FRKASI Kaltim, dengan dukungan penuh Sultan Kutai, semakin menguatkan pesan bahwa kebijakan fiskal nasional haruslah dibangun dari dialog yang inklusif, adil, dan mempertimbangkan kontribusi serta kebutuhan daerah penghasil. (*)
