Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menekankan pentingnya koordinasi dan data akurat untuk mensukseskan program layanan gratis (“Gratis Pol”) dalam visi-misi Gubernur Kaltim. Hal ini disampaikan dalam konteks persiapan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita akan segera rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Kesehatan, karena ini menyangkut peningkatan sumber daya manusia,” tegas Syarifatul, Selasa (12/6/2025). Rapat ini, menurutnya, bertujuan memastikan program “Gratis Pol” memiliki capaian terukur dan didukung data yang valid sebagai referensi implementasi.
Syarifatul menggarisbawahi rencana Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Kaltim, termasuk Bappeda tingkat kabupaten/kota dan Bappeda Provinsi. Tujuannya jelas: menghindari tumpang tindih (overlap) program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Jangan sampai terjadi duplikasi. Misalnya, jika suatu layanan seperti BPJS sudah digratiskan oleh kabupaten, provinsi tidak perlu mengulanginya. Kita perlu data pasti mana saja yang sudah digratiskan di tingkat kabupaten/kota,” jelas Syarifatul.
Ia menegaskan pentingnya fokus dan efisiensi anggaran: “Program ini membutuhkan dana besar. Kita harus hindari pemborosan dan pastikan dana dipakai tepat sasaran untuk program yang benar-benar belum tercover.”
Lebih lanjut, Syarifatul menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan ini juga akan melibatkan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan keselarasan dengan peraturan pusat. Hasil rapat dan masukan dari dewan akan dibawa dalam paripurna DPRD Kaltim sebelum difasilitasi kembali ke Kemendagri untuk review dan revisi akhir.
Target Cepat dan Kerja Keras Tim
Syarifatul juga menyampaikan target waktu yang ketat.
“Kami minta kerja keras tim khusus (tim bakar). Targetnya, empat hari setelah permintaan ini, draf kebijakan yang sudah berbasis data harus siap dibahas dengan OPD terkait,” paparnya. Penekanan pada data, menurutnya, krusial untuk menghindari program yang tidak tepat sasaran atau tidak terukur.
“Kita ingin melihat data konkret: berapa yang sudah tercapai, bagaimana proyeksi tahun ini, dan seterusnya. Ini demi memastikan program benar-benar efektif,” tambah Syarifatul.
Tujuan Akhir: Dukung Capaian Visi Misi Daerah
Di akhir penjelasannya, Syarifatul menegaskan komitmen DPRD.
“Harapan kami, melalui koordinasi dan data akurat ini, kita bisa membantu pemerintah daerah mencapai visi misinya, tentu dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran yang ada,” pungkasnya.
Langkah-langkah sinkronisasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi implementasi program “Gratis Pol” yang efisien, efektif, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltim. (Adv/DPRD Kaltim)
