Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menetapkan tiga fokus utama dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) Tahun 2026. Ketiganya meliputi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sinkronisasi dengan program prioritas nasional Asta Cita, serta penguatan program daerah ‘Dedikasi Kukar Idaman Terbaik’.
Penegasan ini disampaikan Bupati Aulia saat memimpin rapat pemaparan RKAPD 2026 di Pendopo Odah Etam, Kamis (30/10). Turut hadir Sekda Kukar Sunggono Kasnu, Plt Kepala Bappeda Syarifah Vanesa Vilna, serta seluruh pimpinan OPD.
Bupati Aulia menekankan pentingnya menyusun RKAPD yang realistis sesuai kondisi fiskal terkini. “Kita harus sesuaikan perencanaan dengan kemampuan fiskal terbaru. Setelah KMK keluar, terjadi perubahan cukup besar pada penerimaan daerah,” ujarnya.
Dari asumsi awal Rp5,7 triliun, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima hanya sekitar Rp1,5 triliun. Hal ini membuat proyeksi APBD 2026 berada di kisaran Rp6,5–7 triliun, lebih rendah dari estimasi awal Rp7,5 triliun.
Meski demikian, Bupati Aulia memastikan program prioritas masyarakat tetap diutamakan. “Kita sudah punya arah jelas dengan DPRD dan OIKN. Sekarang tinggal menyesuaikan program agar tepat sasaran,” tambahnya.
Tiga fokus utama RKAPD 2026 adalah:
- Memastikan belanja SPM terakomodir
- Mengakomodir program prioritas nasional Asta Cita
- Memastikan seluruh program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik terlaksana
Bupati juga meminta seluruh OPD melakukan efisiensi belanja operasional dan mengutamakan anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita kurangi belanja perjalanan dinas, kegiatan dokumentasi, dan penyusunan dokumen yang belum mendesak. Fokus pada kegiatan nyata yang langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Program prioritas yang tetap dipertahankan meliputi pembangunan jalan dan rumah sakit, pembinaan minat dan kreativitas siswa, serta rehabilitasi lingkungan dan perumahan bagi korban bencana.
“Selama tiga hari ke depan kita akan menyisir ulang seluruh rencana program OPD. Semua belanja harus punya dampak jelas bagi masyarakat,” pungkas Bupati Aulia. (Cc/Adv/Diskominfo Kaltim)
