Samarinda, Sketsa.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) secara terbuka mengakui adanya sejumlah kendala atau “drama” pada tahun pertama pelaksanaan program Gratis Pol. Menyongsong 2026 dengan target 140 ribu mahasiswa, berbagai strategi perbaikan dan percepatan sedang disiapkan agar penyaluran bantuan berjalan lebih lancar dan tepat waktu.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa segala hambatan tahun ini menjadi pelajaran berharga.
“Kami akui tahun pertama ini ada proses belajar bersama. Ke depan, kita akan percepat dari hulu, mulai pembahasan anggaran yang lebih awal, sehingga tidak lagi mengganggu operasional perguruan tinggi,” ujar Seno Aji.
Saat ini, tim verifikasi tengah berpacu dengan waktu. “Kami optimistis seluruh proses verifikasi dan pencairan semester gasal ini tuntas akhir November atau paling lambat awal Desember 2025,” tambahnya.
Pengawasan Ketat dan Harapan Pokja 30
Ketua Pokja 30, Buyung Marajo, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat agar program ini tidak bernasib sama seperti beberapa program beasiswa sebelumnya.
“Kami berharap Gratis Pol benar-benar berbeda dan tidak mengulang pengalaman program beasiswa lama seperti Beasiswa Kaltim Tuntas maupun Cemerlang yang sempat bermasalah di lapangan. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara ketat dan transparan oleh TP2G (Tim Pengelola Pendidikan Gratis Pol) bersama semua pemangku kepentingan,” tegas Buyung Marjo.
Menurutnya, TP2G harus menjadi “penjaga gawang” yang memastikan setiap rupiah yang digelontorkan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas SDM Kaltim.
Dukungan DPRD dan Akademisi
DPRD Kaltim menyatakan siap mengawal 100% pelaksanaan program ini.
“Kami dukung penuh Gratis Pol, tapi ingat: membebaskan UKT saja tidak cukup. Empat pilar lain — kurikulum relevan, sarana-prasarana memadai, kualitas dosen, dan aksesibilitas — harus berjalan paralel agar output lulusan benar-benar kompetitif,” ujar Darlis Pattalongi selaku Komisi IV DPRD Kaltim.
Sementara itu, kalangan akademisi menilai Gratis Pol sebagai fondasi strategis yang tepat, asalkan diikuti monitoring bersama secara berkelanjutan oleh pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.
Dengan anggaran mencapai Rp1,4–2 triliun dan sasaran melonjak hingga 140 ribu mahasiswa pada 2026, kolaborasi solid serta pengawasan ketat menjadi kunci utama keberhasilan program andalan Pemprov Kaltim ini. (Cc/Adv/Diskominfo Kaltim)
