Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program prioritas masyarakat tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi nasional. Wakil Bupati Rendi Solihin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan meski anggaran daerah mengalami penyesuaian signifikan pada 2025.
“Banyak kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan di tahun 2025 ini tertunda dulu. Setiap rupiah di Kukar harus dipastikan manfaatnya untuk perekonomian kerakyatan dan kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Rendi saat kunjungan ke Desa Bangun Rejo, Rabu (5/11).
Meski menghadapi tantangan anggaran, Wabup Rendi menegaskan bahwa pasangan Aulia Rahman Basri-Rendi Solihin berkomitmen menjalankan program dedikasi yang dijanjikan kepada masyarakat. “Seluruh program yang sudah kami janjikan pasti akan tetap kami jalankan. Tahun ini mulai beberapa dulu, dan 2026 semuanya akan berjalan,” jelasnya.
Program penunjang dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dan dipastikan tidak terdampak efisiensi. Wabup Rendi menyoroti pencapaian di sektor kesehatan, dimana masyarakat kini dapat berobat hanya dengan membawa KTP.
“Berobat sekarang hanya perlu membawa KTP. Peserta BPJS kelas 3 di Kukar otomatis dibayarkan pemerintah. Kesehatan itu prioritas, dan kami sudah menjalankan itu,” bebernya.
Menyinggung APBD Kukar Tahun 2026 yang kemungkinan turun menjadi sekitar Rp6 triliun, Rendi optimis Pemkab Kukar mampu menjaga stabilitas pembangunan. “Tahun depan paling banyak Rp6 triliun. Tapi kita pernah melewati masa APBD Rp6 triliun di tahun 2020 dan bisa survive, bisa meningkat,” ujarnya.
Keputusan efisiensi merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. “Ini tentang kebijakan dan ambisi yang harus dikendalikan. Satu rupiah sangat berarti dan harus berdampak untuk pembangunan berkelanjutan,” terang Rendi.
Dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan fokus pada pelayanan dasar, Wabup Rendi berharap kebijakan efisiensi tidak hanya menjaga stabilitas daerah, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan tetap dirasakan masyarakat luas. (Cc/Adv/Diskominfo Kukar)
