Samarinda, Sketsa.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) secara resmi menyatakan keselarasan untuk melanjutkan Program GratisPol Pendidikan. Pernyataan ini dituangkan dalam siaran pers yang dirilis pada 26 Januari 2026, sebagai upaya klarifikasi menyusul isu kesalahpahaman administratif yang sempat beredar.
“Pemprov Kaltim dan ITK berkomitmen untuk memastikan seluruh mahasiswa program studi magister Manajemen Teknologi yang memenuhi syarat tetap mendapatkan pendidikan berkualitas,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.
Melalui rilis itu, Pemprov Kaltim menyatakan telah menyelaraskan kebijakan dengan mengecualikan program pascasarjana magister Manajemen Teknologi dari cakupan, namun menegaskan bahwa tidak ada masalah antar lembaga. Komitmen untuk melanjutkan program demi membangun SDM Kaltim yang berkualitas justru semakin diperkuat.
“Kedua pihak siap bekerja sama konstruktif dalam menjalankan program ini, sesuai dengan tujuan membangun sumber daya manusia Kaltim yang berkualitas,” imbuh pernyataan tersebut.
baca juga : Evaluasi Total dan Penegakan Hukum: Dua Sisi Solusi untuk Jembatan Mahulu yang Terus Tertabrak
Rapat koordinasi yang digelar sebelumnya telah dihadiri oleh perwakilan dari Biro Kesejahteraan Rakyat, Tim Pengelola Pendidikan GratisPol (TP2G), dan jajaran pimpinan ITK. Kehadiran para pejabat seperti Siti Sugiyanti, Muhammad Hamsani, dan Prof. Dr. H. Zulkarnain menunjukkan keseriusan lintas institusi dalam menjaga keberlangsungan program ini.
Kilas Balik: Janji Besar dan Tantangan Realisasi
Program GratisPol Pendidikan merupakan janji kampanye pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji (Rudy-Seno) yang mulai diimplementasikan pada 2025. Program yang menjanjikan pendidikan gratis hingga jenjang S3 ini sejak awal telah menimbulkan perdebatan.
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, sempat mengkritisi label “gratis” yang dinilai dapat menimbulkan salah paham di masyarakat, mengingat adanya penyesuaian dengan regulasi dan batasan anggaran daerah. Beberapa pengamat juga menyoroti potensi beban fiskal yang besar serta tantangan dalam implementasi teknis, seperti yang sempat terjadi pada beasiswa untuk kelas eksekutif S2 di ITK.
Meski kontroversi mengiringi, program ini tetap dipandang sebagai investasi jangka panjang yang strategis untuk peningkatan kualitas manusia di Kaltim. Siaran pers terbaru ini tampaknya menjadi langkah afirmatif untuk menepis keraguan dan menunjukkan kesungguhan pemerintah daerah serta mitra pendidikannya.
Dengan komitmen yang ditegaskan ulang, diharapkan Program GratisPol Pendidikan dapat dijalankan dengan lebih transparan dan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi calon-calon pemimpin dan profesional masa depan Kalimantan Timur. (*)
