Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyambut baik program pengadaan papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP) dari pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya di daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, kebijakan pembangunan pendidikan di daerah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Hal tersebut termasuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar.
Menurutnya, program pemerintah pusat perlu diselaraskan dengan kebutuhan riil di sekolah agar perangkat yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau kita, apa yang kita bangun di Kukar itu sejalan dengan apa yang dibangun di pusat. RPJMN sejalan dengan RPJMD kita. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kita sama dengan apa yang diinginkan pemerintah pusat, tidak terkecuali dari sektor pendidikan,” katanya di Tenggarong, Senin (26/10/2026).
Ia menyebutkan, Pemkab Kukar telah memulai penyediaan perangkat pembelajaran interaktif di sekolah sejak pemerintahan Edi-Rendi. Karena itu, program dari pemerintah pusat menjadi kesempatan untuk memperkuat upaya digitalisasi pendidikan yang telah berjalan di daerah.
Meski demikian, ia menegaskan, penyediaan perangkat teknologi tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan sekolah. Pemerintah daerah perlu melihat kondisi fasilitas pendidikan secara menyeluruh sebelum menentukan langkah yang diperlukan.
“Kami menyambut baik konsentrasi pemerintah pusat terkait pemberian papan pintar itu. Tetapi, di pemerintah daerah, kami juga ingin berkonsentrasi pada kebutuhan lain di sekolah,” katanya.
Aulia menjelaskan, terdapat empat hal yang menjadi perhatian Pemkab Kukar dalam pembangunan sektor pendidikan. Pertama, memperbaiki kualitas infrastruktur, terutama ruang belajar beserta fasilitas di dalamnya.
Kedua, membenahi toilet sekolah agar fasilitas dasar pendidikan semakin memadai. Ketiga, meningkatkan kualitas guru. Keempat, memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik.
Menurutnya, upaya meningkatkan mutu pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan perangkat pembelajaran digital. Ketersediaan ruang belajar yang layak, fasilitas pendukung, serta tenaga pendidik yang berkualitas juga menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
“Jadi, kita menyesuaikan kebijakan tersebut dengan apa yang terjadi di Kukar,” tegasnya.
Selain menyesuaikan program dengan kebutuhan sekolah, kesiapan infrastruktur juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan digitalisasi pendidikan, terutama terkait akses internet dan listrik.
Aulia mengatakan, komunikasi antara Pemkab Kukar dan pemerintah pusat berjalan baik. Apabila terdapat sekolah penerima perangkat yang menghadapi kendala infrastruktur, persoalan tersebut dapat dikoordinasikan agar ditemukan solusi sesuai kondisi di lapangan.
Meski menyambut baik program pemerintah pusat, Aulia belum dapat memastikan jumlah sekolah di Kukar yang berpotensi menerima papan interaktif digital tersebut.
“Saya belum paham persis datanya. Nanti bisa ditanyakan ke OPD teknis,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kukar/cc)
