Jakarta, Sketsa.id – Suhu politik nasional kembali memanas. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI resmi mengambil langkah besar dengan menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah ini bukan tanggung-tanggung, mereka menyasar upaya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan ini diambil dalam forum konsolidasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026). Ketua Fraksi PDIP, Utut Adianto, menegaskan bahwa partainya tidak main-main dalam mengambil sikap.
“Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat,” ujar Utut di Ruang Rapat Bamus.
Meski belum memastikan kapan usulan resmi akan diserahkan ke pimpinan DPR, Utut memastikan seluruh 110 anggota fraksinya solid mendukung langkah tersebut. Ia bahkan melontarkan istilah yang cukup menyita Jpublik.
“Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110. Yang jelas, sepakat (HMP) karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” katanya.
Istilah “demokrasi terpimpin” yang dilontarkan Utut sontak mengingatkan publik pada masa kelam Orde Lama. Namun, ia menegaskan bahwa mekanisme politik yang paling sulit saat ini sudah terlewati. Menurutnya, keputusan politik untuk melenggangkan HMP sudah bulat.
Tak Peduli Gibran Gugat ke PTUN
Di sisi lain, PDIP menunjukkan sikap keras kepala terkait rencana Gibran yang ingin membuktikan keabsahan ijazah SMA-nya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bagi PDIP, langkah tersebut tidak akan menyurutkan niat mereka menempuh jalur parlemen.
“Ya sudah kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang. Oke, semuanya. PDI Perjuangan mengambil langkah konstitusi, yaitu akan mengambil hak menyatakan pendapat. Jadi kita satu setuju, semua setuju,” tegas Utut.
Dengan deklarasi ini, poros politik Tanah Air dipastikan akan kembali bergolak. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari DPR RI, apakah HMP ini akan bergulir mulus atau justru menemui jalan buntu di parlemen. (*)
