KUTAI KARTANEGARA – Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia tidak lagi hanya dipandang dari sisi pelayanan kepada jemaah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono Kasnu saat membuka sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
“Penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berbicara tentang pelayanan kepada jemaah, tetapi juga harus bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas,” ungkapnya.
Menurutnya, salah satu substansi penting dalam aturan baru ini adalah pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Dengan adanya pengelolaan yang lebih khusus, berbagai sektor usaha diharapkan dapat ikut mengambil bagian dalam rangkaian penyelenggaraan ibadah tersebut.
Sunggono menyebutkan bahwa sektor yang dapat terlibat cukup beragam. Mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penyedia logistik, hingga pelaku usaha yang menghasilkan produk dalam negeri.
“Berbagai sektor ekonomi umat seperti UMKM, pelaku usaha, penyedia logistik, produk dalam negeri, kiranya dapat mengambil bagian dalam ekosistem tersebut,” tuturnya.
Ia menilai selama ini manfaat ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah masih lebih banyak dirasakan kelompok tertentu. Karena itu, pengaturan baru diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas sehingga masyarakat juga ikut memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi yang muncul di sekitar penyelenggaraan ibadah.
“Selama ini dalam pelaksanaan haji dan umrah, yang memperoleh keuntungan dan menerima manfaat hanya kelompok-kelompok tertentu,” terangnya.
Dengan adanya pengurusan haji dan umrah melalui kementerian khusus, pemerintah berharap pengembangan ekosistem tersebut dapat dilakukan secara lebih terarah. Masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga memiliki peluang untuk terlibat sebagai pelaku ekonomi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain aspek ekonomi, UU Nomor 14 Tahun 2025 juga membawa perubahan dalam tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah. Salah satunya melalui penguatan kelembagaan dengan penataan ulang tanggung jawab penyelenggaraan di bawah Kementerian Haji dan Umrah.
Dijelaskannya, pembentukan kementerian khusus tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan haji dan umrah agar dapat ditangani secara lebih baik.
“Terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah merupakan bagian dari komitmen terbaru dari pemerintahan Pak Prabowo yang ingin memastikan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah ini tertangani secara lebih baik,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perubahan aturan mengenai jeda pendaftaran haji reguler bagi masyarakat yang sudah pernah menunaikan ibadah haji. Masa jeda yang sebelumnya 10 tahun kini menjadi 18 tahun.
Selain itu, aturan baru mengakomodasi mekanisme perjalanan ibadah umrah dan haji secara mandiri maupun melalui penyelenggara yang memiliki perizinan dari kementerian.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai perubahan tersebut. Sosialisasi menjadi penting agar aturan baru tidak hanya diketahui oleh pemerintah, tetapi juga dipahami masyarakat dan organisasi keagamaan.
“Kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya bersama kita untuk memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 14 ini tersosialisasi dengan baik di masyarakat,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kukar/cc)
