KUTAI KARTANEGARA , Sketsa.id Bupati Aulia Rahman Basri mulai memperkuat sistem kesehatan daerah dengan membangun dukungan pelayanan hingga tingkat desa. Langkah ini dilakukan dengan menyiapkan tenaga kesehatan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat secara lebih dekat.

Aulia mengatakan, pemerintah daerah menyadari kebutuhan tenaga kesehatan di Kukar tidak dapat hanya mengandalkan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Karena itu, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di tingkat desa.

“ASN dan PPPK saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan,” ungkapnya di Tenggarong, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, salah satu upaya yang disiapkan pemerintah daerah adalah mengalokasikan anggaran melalui bantuan keuangan khusus desa (BKKD) untuk mendukung keberadaan tenaga kesehatan di masing-masing desa. Skemanya, setiap desa diarahkan memiliki satu perawat dan satu bidan.

Dijelaskan Aulia, keberadaan satu perawat dan satu bidan di desa diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan begitu, kebutuhan dasar kesehatan tidak hanya bertumpu pada fasilitas dan tenaga kesehatan yang berada di pusat kecamatan atau kabupaten.

“Di masing-masing desa kita anggarkan BKKD untuk satu perawat dan satu bidan. Mereka nanti men-support kepentingan pelayanan kesehatan yang ada di desa,” bebernya.

Kebijakan tersebut, lanjut Aulia, menjadi bagian dari upaya membangun sistem kesehatan daerah yang lebih terarah. Pemerintah tidak ingin setiap unsur pelayanan kesehatan berjalan sendiri-sendiri tanpa pembagian peran yang jelas.

Ia menilai seluruh unsur yang berkaitan dengan kesehatan harus disusun dalam satu sistem. Mulai dari tenaga kesehatan, pelayanan, informasi hingga dukungan masyarakat harus saling terhubung agar tujuan peningkatan derajat kesehatan dapat tercapai.

“Menurut hemat kami, apa yang dilakukan hari ini mengarah ke pemenuhan kesehatan secara holistik untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Kukar,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar Ismi Muffidah menjelaskan, sistem kesehatan daerah pada dasarnya terdiri dari berbagai subsistem yang memiliki tujuan sama, yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut Ismi, subsistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Di dalamnya terdapat sistem informasi, sarana dan prasarana, regulasi, pemenuhan sumber daya kesehatan hingga pemberdayaan masyarakat.

“Sistem kesehatan daerah itu berbagai sistem yang menunjang terhadap satu tujuan utama peningkatan derajat kesehatan,” jelas Ismi.

Ia menyebut setiap subsistem harus saling terhubung dan diperkuat secara bersama-sama. Sistem informasi, misalnya, diperlukan untuk mendukung pelayanan. Begitu pula regulasi dan pemenuhan sumber daya kesehatan menjadi bagian penting agar pelayanan dapat berjalan optimal.

Termasuk keberadaan tenaga kesehatan di desa. Menurut Ismi, sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari sistem yang harus dipenuhi agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dengan konsep tersebut, pembangunan sistem kesehatan daerah di Kukar tidak hanya berorientasi pada penambahan fasilitas. Pemerintah juga berupaya memastikan setiap unsur memiliki fungsi dan peran yang jelas, termasuk masyarakat sebagai bagian dari sistem tersebut.

Ismi menegaskan pemberdayaan masyarakat juga menjadi unsur penting. Sebab, peningkatan derajat kesehatan tidak dapat sepenuhnya dilakukan pemerintah tanpa keterlibatan masyarakat.

“Banyak hal yang diperlukan untuk menunjang sistem kesehatan yang sehat. Termasuk masyarakat. Jadi banyak hal yang diperlukan untuk menunjang sistem kesehatan yang besar,” tandasnya.(ADV/ Diskominfo Kukar/cc)