DTPHP Kutim Genjot Populasi Ternak, Siapkan Penyerentakan Birahi Sapi Tahun Depan

Sabtu, 21 November 2026 - 16:50 WITA
Bagikan:

Kutai Timur – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutai Timur (Kutim) menjadikan peningkatan populasi ternak sebagai salah satu prioritas bidang peternakan dan kesehatan hewan. Tahun depan, dinas menyiapkan program penyerentakan birahi sapi melalui inseminasi buatan (IB).

Langkah itu diambil karena pasokan daging lokal belum dapat dipenuhi dari populasi ternak yang ada. Jika populasi terbatas, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dikhawatirkan terus meningkat.

“Semuanya prioritas, cuma karena ini bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang lebih ditonjolkan adalah peningkatan populasi ternak. Kalau populasi kita terbatas dan habis, otomatis pasokan dari luar akan lebih digenjot lagi,” kata Plt. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Kutim, drh. Cut Meutia, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Cut Meutia menjelaskan bahwa setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki petugas yang menangani IB. Pada tahun depan, sapi-sapi yang jumlahnya lebih banyak akan dikumpulkan, kemudian diserentakkan birahinya. Setelah itu, dilakukan IB dan pemeriksaan kebuntingan (PKB). Sapi yang dinyatakan bunting kemudian didata.

Ia juga memaparkan perbandingan antara kebutuhan dan anggaran. Pada penampungan hewan kurban tahun lalu, jumlah sapi yang ditampung mencapai lebih dari 2.400 ekor, sementara yang dipotong sekitar 1.005 hingga 1.006 ekor. Adapun anggaran pengadaan setiap tahun hanya cukup untuk puluhan ekor.

“Anggaran yang kita dapat setahun itu hanya sekitar 80 ekor. Masa kita mau menghabiskan sapi-sapi yang ada di Kutim, kan tidak mungkin. Otomatis kita harus meningkatkan populasinya dulu,” ujar Cut Meutia.

Selain itu, luasnya wilayah Kutim juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian lokasi yang harus dijangkau petugas IB berada cukup jauh dan memiliki keterbatasan jaringan internet.

Meski demikian, pelaporan selama ini disebut tetap berjalan baik.

“Kendalanya karena wilayah kita luas, kadang lokasi IB itu jauh dan internetnya agak susah. Tapi selama ini aman-aman saja untuk pelaporan,” pungkasnya.(Adv)

Bagikan:

DKP Kukar Temukan 3 Kasus Illegal Fishing Sepanjang 2026