Jakarta, Sketsa.id – Polemik seputar keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memantik perdebatan di tingkat elite. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, secara tegas membantah pernyataan Gibran yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan untuk fight atau berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Bantahan ini bermula dari pengakuan Syahganda yang berada langsung di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026) lalu. Ia menyaksikan sendiri dinamika pertemuan setelah acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional.
Menurut Syahganda, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, merupakan orang terakhir yang menemui Presiden Prabowo hari itu. Pertemuan tersebut membahas gambaran hukum terkait polemik ijazah yang membelit Gibran.
Pandangan Hukum Yusril Jadi Acuan
Syahganda menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Yusril menyampaikan pandangan bahwa memperkarakan ijazah ke PTUN adalah langkah yang sia-sia. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Gibran sudah bersifat final dan mengikat.
“Aku kan sampai jam 6 di Istana habis hari penyerahan gelar Pahlawan. Nah, itu aku sampai melihat Yusril (bertemu Presiden) yang terakhir. Berarti pandangan hukum Yusril yang benar,” ujar Syahganda kepada awak media, dikutip Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, Yusril sudah menyampaikan secara langsung kepada Presiden bahwa tidak ada celah hukum lagi bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN. Karena itu, sangat tidak masuk akal jika Presiden justru menyarankan hal sebaliknya.
“Bahwa Yusril mengatakan tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden. Itulah concern Presiden,” tegasnya.
Syahganda pun menilai, pandangan hukum Yusril sebagai Menko Hukum sudah seharusnya menjadi representasi sikap Presiden Prabowo. Alih-alih menyarankan perlawanan hukum, Presiden dinilai telah mendengarkan saran yang paling rasional dari jajarannya.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden diwakili oleh Profesor Yusril dalam kasus Gibran,” tandas Syahganda. (*)
