Kutai Timur, Sketsa.id – Mewakili Bupati Kutai Timur (Kutim), Wakil Bupati Kasmidi Bulang menyampaikan tanggapan dan atau jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi dewan terhadap rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2024, Kamis (20/7/2023).
Jawaban pemerintah soal KUA-PPAS ini disampaikan dalam rapat paripurna ke-19 yang dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni, didampingi Wakil Ketua Asti Mazar dan Arfan di ruang sidang utama Gedung DPRD Kutim.
Dalam paparannya, Wabup Kasmidi menjelaskan secara singkat dan padat perihal masukan, saran maupun koreksi yang telah disampaikan terhadap pandangan fraksi dewan.
“Pemkab mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya, atas aspirasi, saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi dewan terhadap Rancangan KUA PPAS Kutim Tahun Anggaran 2024,” ujarnya.
Kasmidi menyatakan, masukan – saran dan koreksi serta kritik konstruktif diperlukan dalam menyusun RAPBD 2024, yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara berkualitas dan berkelanjutan.
Menjawab salah satu fraksi, Kasmidi mengatakan, pemerintah sangat mengapresiasi masukan yang juga menjadi komitmen Pemkab Kutim untuk mendorong penambahan APBD tahun 2024, serta menyusun langkah-langkah dan strategi efisien pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk kemudian dievaluasi dari pembangunan sebelumnya.
“Yang telah menjadi pertimbangan kami dalam melaksanakan penyempurnaan dan kegiatan selanjutnya dengan pentingnya penyajian data KUA dan PPAS tahun 2024 dengan baik dan praktis sehingga kami akan menjelaskan selanjutnya,” ucapnya.
Kasmidi juga menanggapi pandangan umum fraksi lainnya yang meminta agar segera dilakukan evaluasi terhadap progres dari proyek yang ada, sebagai bagian dari peningkatan infrastruktur yang akan dilaksanakan di Kutim.
Tanggapan lain pemerintah yang juga disampaikan yakni masukan fraksi dewan terkait program yang memberikan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi masyarakat agar dapat secara bersama-sama mengawal proses pembangunan agar terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan.(Adv/PA).
