Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK, menegaskan bahwa upaya penyediaan pendidikan menengah berkualitas, termasuk pembangunan SMA dan sekolah gratis, bukan hal baru bagi pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi tantangan pengelolaan pendidikan di Kaltim pascaperubahan kewenangan.
“Lihat contoh nyatadi tingkat menengah. Dulu, saat kewenangan sepenuhnya di tangan kabupaten/kota, kami membangun SMA dan sekolah lain hingga ke pelosok kecamatan. Bahkan, selama 10 tahun masa jabatan saya, sekolah menengah sudah gratis,” tegas Makmur HAPK saat diwawancarai di Gedung Utama B DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025).
Ia menambahkan, kebijakan pembebasan biaya pendidikan telah diterapkan sejak era kepemimpinannya, mencakup jenjang SD hingga SMA.
“Ini bukan program baru. Kami sudah membuktikannya dengan membangun sekolah-sekolah hingga ke wilayah terpencil,” ujarnya.
Politisi senior ini juga menepis anggapan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) tidak serius menangani pendidikan.
“Kewenangan pemerintah daerah sangat luas, dan klaim bahwa Pemda mengabaikan pendidikan tidak tepat. Ini perlu dikaji ulang secara mendalam,” tandasnya.
Makmur HAPK menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga:
“Kami terbuka untuk sinergi. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah kunci utama mengatasi tantangan pendidikan saat ini.” tutupnya. (ADV/ DPRD Kaltim)
