Kutai Timur – Pembagian saham pengelolaan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy akan mengikuti besaran investasi yang telah ditanamkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dan pemerintah provinsi. Proses pembentukannya masih berjalan di tingkat provinsi.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Noviari Noor, menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang baru mengarahkan daerah untuk membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
“Karena investasi kita itu ada Kabupaten Kutai Timur dan ada juga pemerintah provinsi, maka dibuatlah satu perusahaan perseroan di daerah dengan pembagian saham sesuai dengan investasi yang sudah ditanamkan,” ujar Noviari di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026).
Namun, pembentukan Perseroda tersebut belum rampung. Prosesnya masih berlangsung di tingkat provinsi, yang nantinya akan menyusun peraturan daerah (perda) dan tahapan selanjutnya.
“Belum, karena masih berproses di provinsi. Nanti akan membuat perda dan seterusnya,” katanya.
Terkait investasi di kawasan tersebut, Noviari menyebut terdapat program infrastruktur gasifikasi senilai Rp30 triliun di KEK Maloy yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur gasifikasi batu bara dan hilirisasi industri terkait. Selain itu, terdapat rencana investasi senilai Rp41 triliun di Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) yang difokuskan pada pengembangan industri kimia serta fasilitas hilirisasi atau gasifikasi batu bara menjadi metanol.
Untuk lahan yang disewa para pelaku usaha, Noviari menyatakan pemerintah daerah masih berpedoman pada peraturan bupati (Perbup). Saat ini, baru ada dua hingga tiga penyewa di kawasan tersebut dan prosesnya berjalan tanpa persoalan.
“Sesuai dengan perbupnya, kita masih mengikuti itu. Sekarang baru ada dua atau tiga penyewa di sana, mengikuti proses itu. Tidak ada masalah,” tuturnya.
Ia menambahkan, Perbup tersebut semestinya mengatur ketentuan sewa dalam jangka panjang. Sementara itu, untuk hal teknis terkait kawasan, ia menyebut pihak administrator lebih memahami, sedangkan dirinya hanya mengetahui garis besarnya.
Kutim dan pemerintah provinsi sama-sama memiliki investasi di kawasan tersebut sehingga badan usaha bersama dipilih sebagai wadah pengelolaannya. Karena itu, kepastian bentuk badan usaha dan besaran saham masing-masing pihak masih menunggu hingga tahapan di tingkat provinsi rampung.
“Perbup-nya itu harusnya jangka panjang, selama 20 tahun yang harus diamankan dan disiapkan,” pungkasnya.(Adv)










