Samarinda, Sketsa.id – Menjelang rencana aksi unjuk rasa pada 21 April mendatang, Polda Kalimantan Timur telah menyiapkan sekitar 1.700 personel gabungan untuk mengamankan dua lokasi utama, yakni Kantor DPRD Provinsi Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol. Endar Priantoro, mengungkapkan hal itu usai menggelar silaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Samarinda. Pertemuan tersebut membahas kesiapan pengamanan serta komitmen bersama menjaga kondusivitas daerah.
“Kami sepakat bahwa kita semua harus menjaga situasi Kaltim tetap kondusif, tetap tertib. Kaltim dikenal sebagai provinsi yang damai dan aman, dan ini harus kita jaga bersama,” ujar Kapolda.
Pendekatan Humanis Ditonjolkan
Endar menegaskan bahwa pihak kepolisian akan mengedepankan pendekatan humanis dalam pengamanan aksi nanti. Upaya preemtif dan preventif menjadi prioritas, sementara tindakan represif hanya akan dilakukan jika terjadi pelanggaran hukum atau gangguan ketertiban umum.
“Paradigma kami dalam memberikan pelayanan pengamanan unjuk rasa adalah mengedepankan aspek humanis. Sepanjang tidak ada hal yang mengganggu ketertiban umum atau tindak pidana, upaya represif tidak kami lakukan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara perwakilan massa aksi dengan pihak DPRD maupun Gubernur Kaltim, agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik.
“Tugas kami adalah membantu aspirasi sampai kepada objek yang dituju. Kalau mereka ingin menyampaikan ke DPRD atau ke pak gubernur, kami akan coba fasilitasi. Tentu penyampaiannya melalui perwakilan,” terangnya.
Selain personel kepolisian, pengamanan juga akan melibatkan personel TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemadam Kebakaran. Total personel gabungan yang disiapkan sekitar 1.700 orang.
Rencananya, aksi akan dimulai pukul 10.00 Wita di Kantor DPRD Kaltim, kemudian dilanjutkan ke Kantor Gubernur Kaltim.
Imbauan Bijak Bermedia Sosial
Kapolda juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak bertanggung jawab.
“Hati-hati menerima informasi melalui media sosial. Bijaksana dalam penggunaan media sosial agar tidak terjadi disinformasi. Jika ada berita yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada pihak yang kompeten,” pesannya.
Terkait potensi pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Endar menyebut Polda Kaltim memiliki tim patroli siber yang akan menilai dan menindaklanjuti setiap konten yang melanggar hukum.
“Kami punya tim patroli siber. Kami akan menilai apakah suatu konten masuk kategori pelanggaran atau tidak,” pungkasnya.
Masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi diimbau untuk tetap menjaga ketertiban, menghormati hak-hak warga lain, serta tidak membawa kepentingan lain yang dapat mengganggu jalannya aksi. (Cc)
