Samarinda, Sketsa.id – Media sosial dihebohkan dengan alokasi anggaran Rp450 juta untuk belanja jasa laundry di lingkungan rumah jabatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Warganet ramai-ramai mempertanyakan besaran angka tersebut, apalagi di tengah gencarnya efisiensi anggaran.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, pun angkat bicara. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut sama sekali bukan untuk kebutuhan pribadi kepala daerah, seperti mencuci pakaian gubernur atau wakil gubernur.
“Kalau dilihat di RUP, memang tertulis belanja laundry untuk kepala daerah. Tapi sebenarnya itu hanya penamaan saja. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan rumah tangga di seluruh gedung rumah jabatan, bukan hanya pakaian kepala daerah,” jelasnya, Senin (4/5/2026).
Astri menerangkan bahwa anggaran Rp450 juta untuk satu tahun itu digunakan untuk menunjang operasional enam gedung rumah jabatan yang rutin dipakai untuk berbagai kegiatan resmi. Kebutuhan laundry mencakup pembersihan karpet, gorden, bed cover, hingga perlengkapan jamuan seperti taplak meja.
Menurutnya, rumah jabatan tidak hanya satu gedung. Ada beberapa gedung yang setiap hari digunakan untuk kegiatan pemerintahan, sosial, hingga keagamaan. Belum lagi fasilitas penginapan bagi tamu resmi, termasuk pejabat pusat dan tamu daerah yang menginap di guest house.
“Di guest house dan rumah jabatan ada puluhan kamar yang digunakan untuk tamu VIP. Otomatis kebutuhan laundry seperti sprei dan bed cover itu dilakukan secara rutin setiap kali ada pergantian tamu,” tambahnya.
Astri juga mengaitkan peningkatan kebutuhan laundry dengan kebijakan efisiensi anggaran. Kini banyak kegiatan dipusatkan di rumah jabatan ketimbang menyewa hotel. Mulai dari acara kedinasan, seremonial, hingga kegiatan masyarakat. Penggunaan gedung ini pun tidak dipungut biaya, sehingga pemerintah yang menanggung seluruh operasionalnya, termasuk laundry.
Meski anggaran sudah dialokasikan Rp450 juta, Astri membuka peluang adanya penyesuaian ke depan seiring kebijakan efisiensi yang terus berjalan. Pelaksanaan pengadaan jasa laundry pun dilakukan secara fleksibel, bukan melalui tender besar di awal.
“Pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan. Misalnya ada kegiatan, baru dilakukan laundry untuk perlengkapan yang digunakan. Jadi sifatnya lebih ke operasional harian dan berkala,” tuturnya.
Dengan klarifikasi ini, Pemprov Kaltim berharap publik tidak salah kaprah memahami anggaran laundry yang sempat viral. Alokasi tersebut, kata Astri, telah dirancang untuk mendukung operasional fasilitas pemerintah yang digunakan secara luas oleh masyarakat dan berbagai kegiatan resmi. (cc)
