Samarinda, Sketsa.id – Rencana penghapusan bantuan keuangan atau bankeu dalam struktur APBD Kalimantan Timur langsung mendapat penolakan dari DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa skema tersebut sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan fiskal antar daerah.

Darlis menjelaskan bahwa dalam forum pembahasan beberapa hari lalu, seluruh usulan yang disampaikan DPRDtermasuk bantuan keuangan tidak mengalami perubahan. Dokumen yang diserahkan Ketua DPRD disebutnya masih murni hasil kesepakatan internal legislatif.

Menurutnya, bankeu selama ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menjawab kebutuhan pembangunan di daerah, terutama yang tidak dapat dijangkau oleh program organisasi perangkat daerah (OPD). Ia juga menilai bahwa polemik antara DPRD dan pemerintah provinsi selama ini dipicu oleh wacana penghapusan skema tersebut.

“Kalau bankeu ditutup, sama saja menghilangkan ruang keterwakilan kami sebagai anggota dewan yang berbasis dapil,” ujarnya.

Lebih dari sekadar bentuk keterwakilan, Darlis menegaskan bahwa bantuan keuangan berfungsi menyeimbangkan kemampuan fiskal antar kabupaten dan kota yang tidak merata. Daerah dengan kapasitas keuangan terbatas sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi.

Ia juga mengungkapkan bahwa Gubernur Kaltim telah menyampaikan komitmen untuk kembali membuka ruang bantuan keuangan dalam perencanaan anggaran ke depan. Pernyataan itu disampaikan dalam forum terbuka yang dihadiri legislatif, eksekutif, hingga tokoh masyarakat.

“Kami menyambut baik dan menyampaikan terima kasih. Tapi tentu kami juga akan mengawal komitmen itu,” tegasnya.

DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar bantuan keuangan tetap menjadi bagian dari APBD dan diarahkan untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim. “Intinya, bagaimana kebijakan anggaran ini tetap bisa menjawab kebutuhan masyarakat di daerah, sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan,” pungkas Darlis. (cc)