Samarinda, Sketsa.id – Pengamat hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengingatkan anggota DPRD Kalimantan Timur agar tetap serius mengawal usulan hak angket terhadap Gubernur Kaltim. Menurutnya, hak angket adalah instrumen penting yang tidak boleh ditinggalkan jika dewan masih ingin disebut menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Castro, sapaan akrabnya, menilai para legislator seharusnya mengedepankan kepentingan publik, bukan sekadar mengikuti arus kepentingan partai, kelompok, atau relasi politik tertentu.

“Saya enggak tahu mau berkomentar apa, tapi kalau anggota DPRD masih on the track dengan kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan partai atau golongan, maka angket itu harusnya direalisasikan,” ujarnya.

Baginya, hak angket bukanlah sekadar agenda politik tahunan. Ia adalah simbol bahwa kontrol legislatif terhadap eksekutif benar-benar berjalan. Jika dukungan terhadap angket mendadak luntur, Castro menilai ada yang salah dengan kinerja DPRD itu sendiri.

“Kalau kemudian angket tiba-tiba melemah karena banyak hal, artinya memang ada masalah dengan DPRD kita. Dia lumpuh menggunakan fungsi pengawasannya,” tegasnya.

Castro juga menyoroti politik kompromi yang kerap membuat anggota dewan tak konsisten dengan pendirian awal mereka.

“Tipikal politik kita adalah politik kompromi. Rata-rata mereka tidak teguh dengan komitmen, tidak konsisten dengan apa yang diucapkan sebelumnya,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa hak angket bukanlah ancaman, melainkan alat konstitusional yang sah. Anggota DPRD, kata Castro, harus paham betul fungsi mereka. “Jangan sampai fungsi itu lumpuh hanya karena relasi klan politik, kepentingan partai, atau golongan. Mereka harus tetap teguh kediriannya demi kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan golongannya,” pungkasnya. (cc)