Aulia Ingin Perusahaan di Kukar Alokasikan Saham untuk Pemerintah Daerah

Minggu, 25 Oktober 2026 - 13:55 WITA
Bagikan:
Foto : Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi daerah melalui kepemilikan saham dan konsesi perusahaan.

Tenggarong, Sketsa.id – Keinginan Presiden Prabowo Subianto agar daerah semakin mandiri secara ekonomi sejalan dengan harapan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri. Ia ingin pemerintah daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk mengelola potensi ekonomi di wilayahnya, termasuk melalui kepemilikan saham perusahaan.

Pemerintah pusat diharapkan, membuka peluang bagi daerah untuk memiliki saham perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing. Menurutnya, kebijakan itu dapat memperluas sumber pendapatan daerah.

“Itu harapan kita. Kan mantap tuh misalnya seluruh perusahaan yang ada di suatu daerah mengalokasikan sahamnya untuk pemerintah daerah,” ungkapnya di Tenggarong, Jumat (23/10/2026).

Terlebih, Kukar terkenal memiliki banyak sekali perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan minyak dan gas bumi (migas). Sejumlah perusahaan tersebut beroperasi di wilayah Kukar seperti Bayan ataupun MHU.

Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut dinilai membuka peluang bagi Kukar untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Menurut Aulia, daerah tidak seharusnya hanya bergantung pada penerimaan royalti, tetapi juga perlu terlibat langsung dalam kegiatan usaha melalui kepemilikan saham.

Selain mengincar peluang kepemilikan saham, Kukar tengah menyiapkan permintaan konsesi pertambangan dan perkebunan sawit kepada pemerintah pusat. Skema konsesi ini akan membuat pemerintah dapat mengelola usaha secara langsung dan memperoleh manfaat ekonomi dari potensi sumber daya alam yang dimiliki Kukar.

“Kalau yang sekarang kita minta dalam bentuk konsesi yang kita langsung bisa kelola,” bebernya.

Kebijakan semacam itu diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Pendapatan yang diperoleh daerah nantinya dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.

Bagi Aulia, berbagai rencana itu merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi Kukar. Daerah perlu mengambil peran langsung dalam kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alamnya.

Ia menilai, pemerintah daerah juga harus memiliki kemampuan lebih besar untuk mengembangkan potensi wilayah. Terlebih, pemerintah daerah berhadapan langsung dengan masyarakat dan berbagai persoalan di lapangan.

“Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegasnya.

Aulia berharap, Kukar dapat menjadi daerah yang kuat secara ekonomi. Dengan begitu, potensi sumber daya alam yang dimiliki dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Kita ingin Kutai Kartanegara menjadi daerah yang jagau, yang kuat, yang bisa menyejahterakan warga masyarakatnya,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kukar/cc)

Bagikan:

Gugatan Advokat Publik soal SK Tim Ahli Gubernur Kaltim Dinyatakan NO