Kutai Kartanegara, Sketsa.id – DPMD Kutai Kartanegara (Kukar) mengandalkan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk membantu menekan angka stunting hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dikatakan Kepala DPMD Kukar Arianto, PKK merupakan mitra pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat, menggerakkan kader Posyandu, dan meningkatkan rasa peduli keluarga terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak.
“PKK itu mitra pemerintah. Anggotanya sampai ke desa, sehingga mereka membantu menyuarakan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan,” ujarnya di Tenggarong, Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, keberadaan PKK membantu pemerintah memastikan pelayanan dasar, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan, dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.
Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas kesehatan, seperti Posyandu, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu (Pusban). Namun, ketersediaan fasilitas tersebut perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin.
Di sinilah PKK mengambil peran. Melalui jaringan kepengurusan hingga tingkat desa dan kelurahan, PKK membantu memberikan edukasi agar masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan keluarga.
“Kalau masyarakat tidak diedukasi untuk memperhatikan pentingnya kesehatan dan tidak mau memeriksakan diri, penyiapan sarana yang dilakukan pemerintah juga tidak akan berarti,” ujarnya.
Arianto mencontohkan kontribusi PKK dalam pelaksanaan penimbangan dan pengukuran serentak pada 2024. Saat itu, PKK bersama pemerintah daerah menggerakkan kader Posyandu untuk melakukan pendataan terhadap anak-anak.
Pengawalan dilakukan pengurus PKK di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.
Hasilnya, Kukar berhasil mencapai angka 99 persen dalam pelaksanaan penimbangan dan pengukuran serentak tersebut. Capaian itu menjadi yang tertinggi di Kalimantan Timur.
“Akhirnya, Kukar bisa mencapai 99 persen. Itu terbesar di Kaltim,” ungkapnya.
Pendataan tersebut menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi kondisi tumbuh kembang anak. Melalui hasil penimbangan dan pengukuran, pemerintah bisa mengetahui anak yang mengalami kekurangan gizi, berat badan kurang, maupun masalah pertumbuhan lainnya.
“Data itu kemudian menjadi dasar untuk menentukan intervensi yang sesuai dengan kondisi anak. Keterlibatan PKK membantu pemerintah menjangkau keluarga sekaligus mendukung pelaksanaan program kesehatan di lapangan,” tutupnya. (Adv/Diskominfo Kukar/cc)
