DKP Kukar Selektif Rekomendasikan Nelayan Penerima KKIT, Cegah Kredit Macet

Minggu, 15 November 2026 - 15:46 WITA
Bagikan:
Foto : Kiri Muslik. By DKP Kukar

Tenggarong, Sketsa.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) menerapkan seleksi sebelum merekomendasikan nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk mengakses Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKIT). Langkah ini dilakukan agar bantuan permodalan tepat sasaran sekaligus mengantisipasi risiko kredit macet.

Dikatakan Kepala DKP Kukar Muslik bahwa, pihaknya memastikan para calon penerima merupakan pelaku usaha perikanan yang benar-benar menjalankan kegiatan di sektor tersebut.

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari peran DKP sebelum calon peminjam mengajukan permohonan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Kami memastikan bahwa yang meminjam ini memang benar-benar para pelaku usaha perikanan. Selebihnya, teknisnya bank yang menilai,” ungkapnya, Jumat (13/11/2026).

Dalam proses tersebut, DKP melibatkan penyuluh perikanan untuk mendampingi calon penerima. Penyuluh membantu memfasilitasi nelayan maupun pembudidaya yang ingin mengajukan kredit sekaligus memberikan pertimbangan mengenai kelayakan usaha mereka.

Pendampingan ini juga berkaitan dengan pencocokan data antara DKP dan pihak perbankan. Sebab, DKP memiliki informasi mengenai pelaku usaha perikanan yang menjadi sasaran program, sedangkan bank memiliki kewenangan melakukan penilaian dari sisi pembiayaan.

Muslik menjelaskan bahwa kondisi keuangan para calon peminjam juga menjadi salah satu pertimbangan saat memberikan rekomendasi. Nelayan yang masih memiliki tanggungan pembiayaan di lembaga keuangan lain perlu diperhatikan sebelum kembali mengajukan pinjaman.

“Kami tidak merekomendasikan ketika mereka masih punya tanggungan dengan yang lain dan sebagainya,” tegasnya.

Menurutnya, penilaian terhadap calon para penerima ini tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian usahanya saja, akan tetapi juga mempertimbangkan kemampuan mereka dalam mengembalikan pinjaman. DKP tidak ingin kemudahan akses permodalan justru menimbulkan beban baru bagi nelayan apabila tidak diimbangi kemampuan membayar.

Kendati demikian, keputusan akhir mengenai kelayakan pembiayaan tetap berada di tangan pihak perbankan. Namun, DKP berupaya memberikan rekomendasi secara hati-hati agar kredit yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang membutuhkan dan mampu mengelolanya.

Untuk diketahui, sejauh ini pengembalian kredit dari pelaku usaha perikanan yang telah mengakses program tersebut berjalan lancar. Tercatat sekitar 30 nelayan dan pembudidaya telah memanfaatkan Kredit Kukar Idaman hingga 2026, dengan total pembiayaan yang terserap hampir Rp2 miliar.

Kelompok pembudidaya menjadi salah satu penerima yang paling banyak mengakses fasilitas tersebut. Ia berharap, penyaluran kredit ke depan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha perikanan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

“Kami berharap kredit ini bisa terfasilitasi dan tidak memberatkan. Kami juga berharap tidak terjadi kredit macet,” tandasnya. (Adv/Prokom Kukar/cc)

Bagikan:

Gugatan Advokat Publik soal SK Tim Ahli Gubernur Kaltim Dinyatakan NO