Aulia Ingatkan BPD dan Kades Jangan Kongkalikong dalam Mengawal Pembangunan Desa

Rabu, 18 November 2026 - 04:28 WITA
Bagikan:
Foto : Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat melantik lima anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antarwaktu (PAW) di Pendopo Odah Etam, Tenggarong.

Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mengingatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar tetap menjalankan fungsi pengawasan secara independen dalam mengawal pembangunan desa.

Hubungan yang harmonis dengan kepala desa (Kades) memang diperlukan, tetapi kata Aulia, tidak boleh menjadi alasan untuk saling melindungi atau bersekongkol dalam pengelolaan pemerintahan desa.

“Bangun hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis bukan berarti kita harus kongkalikong, harus bersekongkol dengan kepala desa,” ungkapnya saat melantik lima anggota BPD pergantian antarwaktu (PAW) dari lima desa di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa sore (17/11/2026).

Menurutnya, hubungan yang baik antara BPD dan kepala desa justru diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Kedua unsur pemerintahan tersebut harus bisa bekerja sama, tanpa menghilangkan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Sebaliknya, apabila hubungan BPD dan kepala desa tidak berjalan harmonis, kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan. Koordinasi yang buruk dapat memengaruhi proses pemerintahan, mulai dari penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan program di desa.

Aulia menjelaskan, BPD memiliki kedudukan dan fungsi yang hampir sama dengan DPRD di tingkat kabupaten. Salah satu tugas utamanya adalah mengawal jalannya pemerintahan desa, termasuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun sesuai rencana pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Selain mengawal penyusunan APBDes, BPD juga memiliki tanggung jawab bersama kepala desa dalam menyusun peraturan desa (Perdes). Regulasi tersebut menjadi landasan untuk menata pemerintahan sekaligus mengarahkan pembangunan agar berjalan sesuai kebutuhan masing-masing desa.

Pengawasan anggaran juga menjadi perhatian penting. Aulia meminta agar anggota BPD memastikan setiap penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), maupun sumber pembiayaan lainnya benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan.

Dengan demikian, anggaran yang dikelola pemerintah desa tidak hanya sebatas terserap dalam kegiatan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“BPD juga bertanggung jawab mengawasi setiap rupiah dari dana desa, alokasi dana desa, dan seluruh pembiayaan-pembiayaan atau anggaran yang melekat pada desa, sehingga anggaran tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat kita yang ada di desa,” tegasnya.

Lima anggota BPD yang baru dilantik diminta untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka diharapkan tidak membutuhkan waktu lama untuk paham terhadap fungsi kelembagaan, karena harus langsung bekerja mengawal pemerintahan dan pembangunan desa.

Terlebih, anggota yang dilantik merupakan pengganti antarwaktu sehingga masa pengabdiannya relatif terbatas. Dalam pelantikan tersebut, terdapat anggota BPD yang akan menjalankan tugas hingga 2028 dan ada pula yang masa jabatannya berakhir pada 2029.

Harapannya, anggota BPD dapat menjalankan amanah dengan baik sekaligus mengawal pelaksanaan program Kukar Idaman Terbaik hingga tingkat desa. Keberhasilan program pemerintah daerah menurut Bupati Aulia, juga bergantung pada peran BPD dalam memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.

“Kami yakin dan percaya dengan kapasitas yang dimiliki Bapak dan Ibu sekalian bisa melaksanakan tugas ini dengan baik,” kata Aulia.

Adapun lima anggota BPD yang dilantik yakni Syaiful Salim dari Desa Bangun Rejo dan Tri Widarti dari Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang. Selanjutnya, Juhairiyah dari Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun; Asis dari Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Darat; serta Rezki Mulagusyati dari Desa Makarti, Kecamatan Marang Kayu.

Pelantikan PAW tersebut dilakukan untuk mengisi posisi anggota BPD yang sebelumnya berhalangan melanjutkan tugas. Penggantian dilaksanakan sesuai ketentuan, yakni dengan menunjuk calon berdasarkan nomor urut berikutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan dalam keanggotaan BPD.

Aulia berharap pergantian anggota tersebut dapat menjaga kelancaran administrasi pemerintahan desa dan memperkuat pengawasan terhadap pembangunan.

“Kami berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa mengantarkan desa menjadi lebih baik, menjadi desa yang mandiri, menjadi desa yang maju, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kukar/cc)

Bagikan:

Gugatan Advokat Publik soal SK Tim Ahli Gubernur Kaltim Dinyatakan NO