Kredit Kukar Idaman Terbaik Jadi Program Lintas OPD, Ini Pembagian Tugasnya

Senin, 16 November 2026 - 15:49 WITA
Bagikan:
Foto : Kepala Diskop UKM Kukar Muhammad Reza menjelaskan bahwa sosialisasi KKIT melibatkan sejumlah OPD sesuai dengan kelompok penerima manfaatnya.

Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Pelaksanaan Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKIT) melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Pembagian peran dilakukan berdasarkan kelompok penerima manfaat dan sektor usaha yang menjadi sasaran program.

Dinas Koperasi dan UKM Kukar bertugas menyosialisasikan program kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Sementara itu, kelompok Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sasaran sosialisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Muhammad Reza, bahwa Kredit Kukar Idaman Terbaik merupakan salah satu dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab satu OPD.

“Ini bukan hanya di kami. Program ini melibatkan beberapa OPD karena sasaran penerimanya juga beragam,” ungkapnya di Tenggarong, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, pembagian tugas tersebut menyesuaikan dengan sektor dan kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Dengan begitu, masing-masing OPD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi sekaligus menyosialisasikan program kepada kelompok binaannya.

Diskop UKM, misalnya, akan menyampaikan informasi kepada pelaku UMKM dan koperasi. Adapun DPMD menangani sosialisasi kepada BUMDes. Sementara kelompok petani, peternak, dan nelayan akan dikoordinasikan melalui OPD teknis yang membidangi sektor masing-masing.

“Kalau petani dan nelayan, tentu ada OPD-nya. Begitu juga peternak. Jadi, masing-masing perangkat daerah menyampaikan kepada kelompok sasaran sesuai bidangnya,” bebernya.

Di luar pembagian tugas sosialisasi tersebut, koordinasi terkait pelaksanaan program, khususnya kerja sama dengan Bankaltimtara, berada di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kukar melalui Bagian Ekonomi.

Reza menyebutkan bahwa Setkab menjadi koordinator yang menangani urusan kerja sama dan koordinasi dengan pihak perbankan. Sementara OPD teknis lebih berperan dalam menjangkau calon penerima manfaat.

“Yang mengoordinasikan kerja sama dan komunikasi dengan Bankaltimtara ada di Setdakab, tepatnya Bagian Ekonomi. Kalau kami di OPD, tugasnya menyosialisasikan kepada penerima manfaat,” terangnya.

Pembagian peran tersebut juga berkaitan dengan perluasan sasaran Kredit Kukar Idaman Terbaik. Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi UMKM, tetapi juga mencakup petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga BUMDes.

Perluasan sasaran itu telah diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Kredit Kutai Kartanegara Inovatif, Berdaya Saing, dan Mandiri Terbaik. Regulasi tersebut diterbitkan pada 8 September 2026.

Dalam skema yang disiapkan kata dia, plafon pinjaman dapat mencapai Rp500 juta dengan penyaluran secara bertahap. Besaran pinjaman, jangka waktu, serta persyaratan teknis penyaluran nantinya ditetapkan Bankaltimtara.

Saat ini, pemerintah daerah menyiapkan tindak lanjut regulasi melalui perjanjian kerja sama dengan Bankaltimtara dan penyusunan petunjuk teknis. Setelah seluruh mekanisme disepakati, sosialisasi secara menyeluruh akan dilakukan kepada kelompok penerima manfaat.

“Kalau semuanya sudah jelas, termasuk perjanjian kerja sama dan petunjuk teknisnya, baru kami sampaikan secara utuh kepada UMKM, petani, peternak, nelayan, koperasi, maupun BUMDes,” tandasnya. (Adv/Prokom Kukar/cc)

Bagikan:

Gugatan Advokat Publik soal SK Tim Ahli Gubernur Kaltim Dinyatakan NO