Skema Subsidi Bunga KKIT Masih Dikaji, Pemkab Kukar Konsultasi ke BPK dan BPKP

Selasa, 17 November 2026 - 15:54 WITA
Bagikan:
Foto : Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa skema subsidi bunga KKIT masih dikonsultasikan dengan BPK dan BPKP agar sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan daerah.

Tenggarong, Sketsa.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) belum menetapkan skema pembiayaan Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKIT) di periode Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin.

Perubahan mekanisme dari pemanfaatan dana dividen menjadi subsidi bunga pinjaman masih memerlukan pembahasan, terutama terkait aturan penggunaan anggaran daerah.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan skema baru ini tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, rencana subsidi bunga masih dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kita masih bicarakan dengan BPK, BPKP apakah ini diperbolehkan atau tidak,” ungkapnya di Tenggarong, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme KKIT berbeda dengan Kredit Kukar Idaman pada periode sebelumnya. Jika sebelumnya pemerintah menggunakan dana dividen untuk membiayai satu kali siklus perputaran kredit, kini skema yang disiapkan adalah subsidi terhadap bunga pinjaman.

Melalui pola tersebut, masyarakat tetap mengajukan pinjaman melalui Bankaltimtara. Namun, bunga yang dikenakan pihak bank nantinya direncanakan menjadi tanggungan pemerintah, sehingga penerima kredit tidak perlu membayar bunga.

Aulia memberikan gambaran perhitungan untuk menjelaskan mekanisme tersebut. Apabila seseorang meminjam Rp100 juta dengan bunga bank sebesar 11,5 persen per tahun, terdapat beban bunga Rp11,5 juta yang harus dibayarkan dalam setahun.

Dalam skema yang direncanakan, pemerintah akan menanggung biaya dari bunga tersebut. Dengan demikian, maka masyarakat cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja tanpa dibebani pembayaran bunga.

“Bunganya inilah yang disubsidi pemerintah, sehingga bunga yang diterima oleh end user atau masyarakat itu 0 persen,” tuturnya.

Namun, mekanisme inilah yang masih perlu dipastikan dari sisi aturan. Aulia menyebut, subsidi bunga memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan pola pembiayaan sebelumnya.

Sebab, pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk membayar bunga yang timbul dari pinjaman masyarakat. Penggunaan dana tersebut perlu memiliki dasar dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

“Kalau dulu metode KKI ini adalah uang dividen kita itu digunakan untuk satu kali siklus putaran Kredit Kukar Idaman. Sementara penawarannya untuk KKIT sekarang itu harapannya pemerintah melakukan subsidi terhadap bunga,” terangnya.

Karena itu, Pemkab Kukar belum ingin terburu-buru menerapkan skema tersebut sebelum memperoleh kepastian dari BPK dan BPKP. Hasil konsultasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan mekanisme pembiayaan yang dapat digunakan.

Sementara itu, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin memastikan program Kredit Kukar tetap berlanjut dalam pemerintahan Kukar Idaman Terbaik. Penyalurannya masih melalui Bankaltimtara dengan alokasi dana yang disiapkan melalui bank tersebut.

Rendi menyebut, salah satu perubahan dalam program tersebut adalah peningkatan batas maksimal pinjaman. Jika sebelumnya plafon kredit hanya mencapai sekitar Rp50 juta, kini direncanakan dapat meningkat hingga Rp500 juta.

Peningkatan tersebut diharapkan membuka kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Ia juga mengingatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas kredit tersebut karena dana yang digunakan merupakan uang rakyat.

“Artinya itu uang masyarakat juga dan kalau bukan kalian yang pakai, siapa lagi. Itu bisa membantu perputaran ekonomi yang berkelanjutan di Kutai Kartanegara,” tandasnya. (Adv/Prokom Kukar/cc)

Bagikan:

Gugatan Advokat Publik soal SK Tim Ahli Gubernur Kaltim Dinyatakan NO