DPUPR Kutim Imbau Pemohon Pastikan Kesesuaian Tata Ruang Sebelum Membangun

Kamis, 19 November 2026 - 14:56 WITA
Bagikan:

Kutai Timur – Masyarakat maupun investor yang berencana membangun di Kutai Timur (Kutim) diimbau mengurus persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) terlebih dahulu sebelum mengajukan izin bangunan. Langkah awal tersebut dinilai penting agar rencana pembangunan tidak terhambat di kemudian hari.

Muhammad Firmansyah dari Bagian Sekretariat SIMBG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kutim mengatakan kelengkapan berkas menjadi hal pertama yang harus diperhatikan pemohon. Berkas tersebut terdiri atas dokumen teknis dan dokumen pemanfaatan ruang berupa PKKPR yang diterbitkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Yang perlu diurus pertama, yang menjadi dasar, itu pemanfaatan ruang dulu. Itu yang paling penting karena RDTR kita itu sudah terintegrasi,” ujar Firmansyah saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, rencana detail tata ruang (RDTR) sudah tersedia untuk beberapa kecamatan, lengkap dengan aturan zonasi pemanfaatan ruang. Karena itu, pemohon perlu mencari informasi mengenai zonasi lahan yang dituju sebelum memulai pembangunan.

“Jadi tidak sembarangan, misalkan tiba-tiba membangun, kenapa kok izin saya tidak keluar? Ternyata bukan untuk peruntukannya,” katanya.

Firmansyah memberikan contoh bagi investor yang ingin mendirikan gudang. Lokasi lahan terlebih dahulu ditentukan berdasarkan titik koordinat, kemudian diperiksa peruntukannya dalam RDTR, apakah diperbolehkan untuk gudang atau justru diperuntukkan bagi tempat tinggal.

Ia juga menyinggung adanya beberapa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan tertentu. Pada kawasan pendukung industri, misalnya, kegiatan yang diperbolehkan terbatas pada perkantoran dan workshop atau bengkel.

“Di situ tidak boleh untuk izin usaha. Hanya boleh untuk perkantoran, workshop. Workshop itu bengkel,” ungkapnya.

Setelah peruntukan ruang dipastikan sesuai, pemohon dapat melanjutkan pengurusan melalui PTSP. Perizinan berusaha umumnya terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), sehingga pemohon diharapkan tidak salah langkah sejak awal proses pengurusan.

“Jadi ditanyakan dulu biar tidak salah,” tutup Firmansyah. (Adv)

Bagikan:

DKP Kukar Temukan 3 Kasus Illegal Fishing Sepanjang 2026