Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Menjaga seluruh ruas jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap dalam kondisi mantap bukan pekerjaan yang mudah dan bisa dituntaskan dalam satu periode pemerintahan. Selain membutuhkan anggaran besar, luas wilayah Kukar membuat pembangunan dan perbaikan jalan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Wakil Bupati Rendi Solihin menggambarkan besarnya tantangan ini melalui perbandingan kemampuan anggaran daerah dan kebutuhan penanganan jalan. Menurutnya, apabila hanya mengalokasikan Rp1 triliun hingga Rp2 triliun setiap tahun, diperlukan waktu sekitar 20 tahun untuk menangani seluruh kebutuhan jalan.
Persoalannya, pekerjaan ini tidak berhenti setelah satu ruas selesai diperbaiki. Jalan yang sebelumnya sudah ditangani bisa saja kembali alami kerusakan seiring berjalannya waktu. Akibatnya, pemerintah harus membagi anggaran antara memperbaiki kerusakan lama dan menangani ruas lain yang belum tersentuh pembangunan.
“Itu terus dilakukan. Kita itu butuh puluhan triliun rupiah untuk memastikan semua jalan itu mantap. Jadi kalau setiap tahun cuma bisa dialokasikan Rp1 sampai Rp2 triliun untuk jalan, berarti kita perlu 20 tahun dan nonstop,” ungkapnya di Tenggarong, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, tantangan pembangunan jalan di Kukar juga dipengaruhi karakteristik wilayah yang sangat luas. Cakupan daerah yang mencapai 41 kali luas DKI Jakarta dan 112 kali luas Kota Solo membuat kebutuhan konektivitas tersebar di banyak kawasan.
Dengan kondisi ini, penanganan jalan tidak cukup hanya menyasar jalur utama. Jalan kabupaten, jalan lingkungan, hingga akses penghubung antardesa dan antarkecamatan juga membutuhkan perhatian. Seluruhnya memiliki kebutuhan penanganan yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Jadi untuk masalah jalan termasuk jalan lingkungan, jalan kabupaten, jalan provinsi itu tidak akan pernah ada habisnya. Kukar itu sangat luas, sehingga untuk memastikan seluruh kondisi jalan mantap perlu waktu yang panjang,” tuturnya.
Tantangan tersebut semakin terasa ketika kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan. Rendi menyebut, APBD Kukar yang sebelumnya berada di kisaran Rp12 triliun hingga Rp14 triliun, kini diperkirakan hanya sekitar Rp5,9 triliun sampai Rp6 triliun.
Dari kondisi tersebut, ruang fiskal yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur diperkirakan hanya berada pada kisaran ratusan miliar rupiah dan tidak mencapai Rp1 triliun. Karena itu, pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan ruas yang ditangani pada 2027.
Salah satu pekerjaan yang diharapkan bisa dituntaskan adalah jalan penghubung Anggana-Muara Badak. Selain itu, perbaikan akses lingkungan dan jalan penghubung antardesa maupun antarkelurahan di kawasan pesisir tetap menjadi perhatian.
Namun, ia menegaskan bahwa penanganan infrastruktur tidak bisa bergantung secara penuh pada kemampuan APBD, terlebih ketika penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak lagi maksimal. Pemerintah daerah akan berupaya mendapatkan dukungan pembiayaan melalui berbagai skema dari pemerintah pusat, termasuk DAU dan DAK.
“Kita manfaatkan lagi dana-dana yang lainnya. Insya Allah nanti kita upayakan, sehingga itu bisa menjadi sumber untuk pembangunan infrastruktur yang ada di kabupaten kita, bukan cuma dari DBH,” tandasnya. (Adv/Prokom Kukar/cc)










