Kutai Timur – Perluasan areal sawah di Kutai Timur (Kutim) yang ditargetkan mencapai 20.000 hektare masih menyisakan pekerjaan rumah. Dukungan APBN untuk lahan seluas 1.150 hektare belum terealisasi seluruhnya, sementara usulan lanjutan sekitar 650 hektare kini masih tertunda.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutai Timur (Kutim), Dyah Ratnaningrum, menyampaikan hal tersebut dalam koordinasi pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian di Kutim. Ia menyebut perluasan areal sawah menjadi tugas OPD pertanian dalam program prioritas bupati dan wakil bupati.
Program perluasan areal pertanian itu tidak hanya menyasar tanaman pangan. Cakupannya juga meliputi hortikultura dan perkebunan di luar sawit.
“Yang 1.150 itu sebenarnya lahannya sudah clean and clear. Kalau mau dilanjutkan di usulan berikutnya ke Kementerian Pertanian, itu bisa,” ujarnya belum lama ini.
Terkait usulan sekitar 650 hektare yang tertahan, Dyah mengaku tidak mengetahui penyebab pastinya. Ia menduga hal tersebut berkaitan dengan realisasi program sebelumnya yang belum tuntas.
“Untuk saat ini 650 hektar ini sepertinya terpending. Mungkin karena yang di 2025 belum clear,” katanya.
Menurut Dyah, lahan seluas 650 hektare itu sebenarnya juga sudah clean and clear. Ia meminta agar lahan tersebut tetap dijaga sehingga setidaknya ada progres dalam perluasan areal tanaman padi.
Dukungan Kementerian Pertanian, kata Dyah, sudah sangat besar. Berdasarkan hitungannya, total bantuan pada 2024 hingga 2026 melebihi Rp100 miliar. Bantuan tersebut meliputi cetak sawah, alat dan mesin pertanian, benih, bibit, pupuk, hingga pestisida.
Dyah juga berharap Kutim memperoleh akses serta informasi mengenai anggaran di Kementerian Pertanian yang dapat dimanfaatkan daerah.
“Kita ke Kementerian Pertanian itu hanya berbekal data. Yang penting data kita ini valid dan kita bisa mempertanggungjawabkan data itu,” pungkasnya. (Adv)










