Kutai Timur – Pembangunan sarana di sejumlah destinasi wisata Kutai Timur disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur, Mahriadi, menyebut beberapa pekerjaan yang diketahuinya tahun ini mencakup perbaikan di kawasan Tangga Bidadari dan pembangunan fasilitas penyeberangan menuju Pulau Miang.
Mahriadi mengatakan keterbatasan anggaran berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan destinasi wisata. Karena itu, pemerintah daerah menyesuaikan kegiatan dengan dukungan dana yang tersedia.
“Kalau anggarannya tidak tersedia, kegiatan untuk pembangunan objek wisata atau destinasi kami sesuaikan dengan anggaran,” katanya belum lama ini.
Pekerjaan lain yang disebut mencakup akses jalan masuk. Sementara itu, di penyeberangan Sebalokan menuju Pulau Miang, disiapkan kanopi untuk memberikan perlindungan bagi pengunjung. Penataan lahan parkir dan jalan masuk menuju kawasan tersebut juga masuk dalam proses pekerjaan.
“Setahu saya, di Tangga Bidadari dibuat turap baru karena ada longsor. Kemudian di penyeberangan Sebalokan ke Pulau Miang dibuat kanopi, termasuk lahan parkir dan jalan masuk,” ujarnya.
Mahriadi juga menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas wisata perlu memperhatikan status dan kejelasan lahan. Menurut dia, lahan yang belum jelas dapat menimbulkan persoalan setelah fasilitas dibangun. Ia mencontohkan permintaan pembangunan gazebo di kawasan wisata yang perlu disertai kepastian mengenai status lahannya.
“Pada saat kita membangun, lahannya harus jelas supaya tidak bermasalah di kemudian hari,” tutur Mahriadi.
Pengelolaan destinasi wisata di Kutai Timur tidak seluruhnya berada di bawah pemerintah. Sejumlah objek wisata tetap dikelola masyarakat atau pemiliknya. Untuk destinasi yang dikelola warga, pemerintah dapat mendukung penyediaan fasilitas dan mendorong pembentukan kelompok sadar wisata melalui desa.
Mahriadi mengatakan fasilitas seperti gazebo, toilet, dan musala dapat diusulkan kepada Dinas Pariwisata. Kelompok sadar wisata yang dibentuk kemudian menjalankan pengelolaan di lokasi, termasuk mengatur layanan bagi pengunjung sesuai ketentuan.
“Kalau objek wisata dikelola pribadi atau masyarakat, tetap kami serahkan kepada masyarakat. Pengelolaannya tidak otomatis diambil alih dinas,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan dan pengelolaan destinasi melibatkan pihak terkait sesuai kebutuhan. Kejelasan status lahan, ketersediaan anggaran, dan pembagian tanggung jawab menjadi pertimbangan dalam penyediaan fasilitas wisata di Kutai Timur.(Adv)










