Jalan Penghubung Kutim-Kukar Lewat Muara Bengkal Disiapkan, Perusahaan Didorong Berkontribusi

Jumat, 20 November 2026 - 13:40 WITA
Bagikan:

Kutai Timur – Jalan regional yang menghubungkan Kutai Timur (Kutim) dengan Kutai Kartanegara (Kukar) mulai dibahas secara serius. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun perencanaan, sementara Kutim bersiap menyusun perencanaan serta Detail Engineering Design (DED) untuk ruas jalan di wilayahnya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Noviari Noor, mengatakan pemerintah Kukar telah datang ke Kutim untuk membahas rencana jalan penghubung tersebut. Ia turut hadir dalam pertemuan itu.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara datang ke sini, ternyata membicarakan masalah jalan regional yang menghubungkan antarkabupaten,” ujar Noviari, Kamis (19/11/2026).

Jalan tersebut direncanakan menghubungkan Kecamatan Muara Bengkal di Kutim dengan wilayah Kukar. Desa paling ujung di sisi Kutim adalah Desa Malupan, dan jalan penghubung itu nantinya akan melintasi desa tersebut.

Menurut Noviari, Kukar sudah selangkah lebih maju. Rencana pembangunan di sisi Kukar akan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang wilayahnya dilintasi jalan tersebut.

“Dari pihak Kabupaten Kutai Kartanegara sudah membuat perencanaan, dan rencananya akan dibangun menggunakan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang dilintasi,” katanya.

Dari sisi Kutim, arah pendanaannya juga direncanakan serupa. Pembicaraan awal telah dilakukan. Tahap berikutnya adalah menyusun perencanaan trase atau jalur jalan, membuat DED, kemudian menghubungi perusahaan-perusahaan yang dilintasi ruas jalan tersebut.

“Kita baru ada pembicaraan kemarin. Nanti dibuat perencanaannya, kemudian membuat DED-nya, setelah itu baru kita menghubungi perusahaan-perusahaan yang melintasi,” tuturnya.

Noviari menyatakan pemerintah daerah akan mengikuti tahapan tersebut sembari melihat peluang kontribusi dari perusahaan yang berada di sepanjang ruas jalan. Dengan begitu, pembangunan jalan penghubung antarkabupaten tidak sepenuhnya bertumpu pada anggaran pemerintah daerah.

Ruas yang dibicarakan merupakan jalan regional lintas kabupaten, sehingga perencanaan di kedua daerah perlu berjalan seiring. Pembahasan tersebut menjadi langkah awal bagi kedua pemerintah daerah untuk menyelaraskan rencana pembangunan.

“Siapa tahu nanti ada kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang melintasi. Itu memudahkan mereka juga untuk transportasi,” pungkasnya.(Adv)

Bagikan:

DKP Kukar Temukan 3 Kasus Illegal Fishing Sepanjang 2026