Tenggarong, Sketsa.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) membuka peluang bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengakses Kredit Kukar Idaman. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap kajian karena perlu disesuaikan dengan regulasi BUMDes dan ketentuan perbankan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto mengatakan, BUMDes merupakan salah satu lembaga usaha ekonomi yang membutuhkan dukungan permodalan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya.
“Ini kan masih kita kaji. BUMDes itu salah satu lembaga usaha ekonomi di desa yang butuh permodalan,” ungkapnya di Tenggarong, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, peluang tersebut akan dibuka apabila keberadaan BUMDes dan bentuk usahanya dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan perbankan. DPMD akan terlebih dahulu melihat kesesuaian regulasi sebelum mendorong BUMDes masuk dalam skema Kredit Kukar Idaman.
“Kita akan dorong, sepanjang regulasinya BUMDes itu membolehkan mereka mengakses kredit-kredit di perbankan,” tuturnya.
Arianto menjelaskan bahwa BUMDes memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku usaha perseorangan. Lembaga ini dibentuk melalui Peraturan Desa (Perdes) dan proses pembentukannya melibatkan musyawarah desa.
Karena itu, aspek legalitas menjadi salah satu hal yang perlu disinkronkan dengan aturan perbankan. DPMD ingin memastikan terlebih dahulu apakah bentuk kelembagaan BUMDes memungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank.
“Nanti kita lihat. Kita sinkronisasi dengan aturan perbankan,” jelasnya.
Pembahasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status BUMDes sebagai lembaga usaha desa. DPMD Kukar juga akan melihat bagaimana proses bisnis yang dijalankan serta kemampuan BUMDes dalam mengelola pinjaman apabila nantinya memperoleh pembiayaan.
Arianto menegaskan, akses terhadap Kredit Kukar Idaman tidak akan diberikan secara otomatis kepada seluruh BUMDes. Kelayakan usaha tetap menjadi pertimbangan penting.
“Sepanjang kelayakan usaha mereka memang ada jaminan mereka itu bisa menjalankan usaha dengan baik, ketika kekurangan modal kita akan dorong bisa mengakses Kredit Kukar Idaman,” katanya.
Rencana ini kata dia, memang sudah masuk dalam pembahasan DPMD. Pihaknya ingin terlebih dahulu menjelaskan karakteristik BUMDes kepada pihak perbankan, termasuk proses pembentukan hingga model usaha yang dijalankan.
“Sudah ada rencana. Makanya kita nanti sampaikan, BUMDes itu seperti ini. Proses bisnis yang dia jalankan seperti ini, proses pembentukannya seperti ini,” tegasnya.
Setelah itu, DPMD juga akan melihat respons perbankan terhadap bentuk kelembagaan dan usaha BUMDes. Jika ketentuan perbankan memungkinkan, maka pemerintah daerah siap mendorong BUMDes yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.
“Apakah perbankan bisa menerima kondisi BUMDes seperti itu. Kalau BUMDes bisa diterima oleh perbankan, ayo kita dorong,” terangnya.
Ia menambahkan, setiap pembiayaan tetap memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. BUMDes nantinya tidak hanya harus memiliki usaha yang jelas, tetapi juga memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank.
“Perbankan kan mengeluarkan dana itu pakai syarat-syarat. Ketika syarat itu dipenuhi, BUMDes memenuhi syarat itu dan diizinkan oleh perbankan, kita dorong,” tandasnya. (Adv/ Prokom Kukar/cc)









