Sketsa.id, samarinda – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ely Hartati Rasyid menilai kerjasama antara Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dengan PT Pelindo dalam kegiatan pelayaran di Sungai Mahakam seperti kegiatan pandu tunda memiliki potensi tingkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemprov Kaltim.
“Perlu digarisbawahi bahwa kerja sama antara Perusda MBS dengan PT Pelindo mesti didukung penuh dalam realisasinya, sehingga berdampak terhadap meningkatnya PAD, sebagaimana ditelisik pada pertemuan dengan Pelindo sebelumnya ada potensi pendapatan hingga Rp500 miliar per bulan,” ujar Ely.
Politisi PDI Perjuangan Dapil Kukar ini menilai jika pembahasan soal kerja sama pandu tunda antara Perusda MBS dengan Pelindo sudah dirapatkan beberapa kali, bahkan sampai pada pertemuan ke lima, sehingga target untuk menandatangani nota kesepahaman antara kedua perusahaan tersebut patut dikejar, paling lambat tiga minggu ke depan.
Lebih lanjut, Ely menuturkan, Sungai Mahakam sendiri punya magnet terhadap perekonomian Kaltim, selain sebagai alur pelayaran penumpang, ekspedisi, dan juga komoditas hasil tambang, perairan ini juga menjadi daya tarik investor dalam kepariwisataan.
“Kami sudah berkomunikasi bagaimana perkembangan Perusda MBS dalam mempersiapkan kerja sama pandu tunda dengan Pelindo. Jadi untuk memenuhi hal tersebut mereka sudah berkoordinasi dengan vendor-vendor yang siap mendukung kegiatan tersebut,” ucapnya.
Ely juga menyampaikan selain jembatan kembar atau jembatan Mahakam IV dan Mahulu yang menjadi target kerja sama, Perusda MBS juga bisa melakukan kerja sama di wilayah lainnya sehingga kegiatan bisnis pelayaran tersebut bisa berekspansi ke wilayah alur sungai lainnya.
Ely menegaskan, pada intinya Komisi II lebih terfokus mengupayakan sejumlah Perusda Kaltim bisa melebarkan sayap bisnis, yang bermuara pada peningkatan PAD, guna menyukseskan program pembangunan Kaltim ke depan.
“Meningkatnya PAD dan majunya Perusda adalah keinginan kami bersama, oleh karena itu kami minta pihak Pemprov Kaltim juga mendukung penuh langkah-langkah mereka. Di samping itu juga perlu didampingi untuk mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik,” pungkasnya.
(Adv/DPRD Kaltim/Jgl)
