Jakarta, Sketsa.id – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) kembali memberikan keterangan terbaru terkait langkah politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengajukan pengunduran diri. Menepis simpang siur yang beredar, Mensesneg menegaskan bahwa Presiden sama sekali tidak menolak niat tersebut, melainkan membuka ruang hukum bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya.
Informasi ini mengemuka setelah Presiden dan Wakil Presiden menggelar pertemuan tertutup selama 2,5 jam pada Selasa pagi. Dalam konferensi pers di Jakarta, Mensesneg membeberkan hasil diskusi tersebut secara mendalam.
“Benar tadi pagi mereka bertemu. Pertemuan berlangsung selama 2,5 jam. Saya tegaskan, tidak benar jika Presiden menolak niatan Wapres. Dalam diskusi itu, Presiden memberikan saran, dan Wapres memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki di PTUN,” jelas Mensesneg, Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut, Mensesneg mengungkapkan bahwa niat Gibran untuk mundur dari kursi orang nomor dua di Indonesia itu tidak lepas dari dinamika yang terjadi di lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Istana memilih untuk menghormati langkah hukum yang sedang ditempuh.
Pemerintah memastikan akan menghormati seluruh proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut. Sikap ini sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan dilakukan melalui jalur konstitusional, bukan melalui tekanan politik.
Terkait dinamika yang ada di parlemen, Mensesneg juga menegaskan bahwa pemerintah sangat menghormati proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sedang bergulir di DPR RI.
“Kita menghormati proses HMP di DPR dan proses hukum di PTUN,” tegasnya.
Menanggapi berbagai spekulasi yang menyebutkan bahwa situasi ini memicu ketegangan politik, Mensesneg dengan santai membantahnya. Menurutnya, publik tidak perlu menarik kesimpulan terlalu jauh. Apa yang terjadi saat ini adalah murni bagian dari proses ketatanegaraan yang sedang berjalan sesuai koridornya.
“Terlalu jauh jika kita bicara soal ketegangan politik. Semua proses ini kita hadapi dengan kepala dingin dan mengikuti aturan hukum yang ada,” tandasnya.
Dengan penjelasan ini, Istana berharap masyarakat dapat melihat duduk perkara secara utuh dan menunggu hasil dari proses hukum yang sedang berlangsung, tanpa terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi. (cc)
