Samarinda, Sketsa.id – Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Timur belum menyetujui usulan hak angket yang diajukan beberapa fraksi lain. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Ayub, usai mengikuti rapat konsultasi yang digelar pada Senin (04/05/2026) malam.

Menurut Ayub, meskipun Golkar mendukung semangat pengawasan, pihaknya menilai proses harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur. “Kami masih memerlukan data yang lebih akurat dan mendalam sebelum memutuskan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Rapat konsultasi yang berlangsung cukup alot tersebut akhirnya ditutup dengan hasil 6 dari 7 fraksi menyatakan dukungan untuk melanjutkan hak angket. Hanya Fraksi Golkar yang belum memberikan persetujuan dan belum menandatangani dokumen usulan.

Ayub menjelaskan bahwa Golkar tidak menolak hak angket sepenuhnya, melainkan ingin memastikan semua tahapan prosedur terpenuhi dengan baik, termasuk pengumpulan data dan kajian yang komprehensif.

“Setelah hak interpelasi, jika memang ditemukan masalah yang lebih besar, maka hak angket bisa menjadi langkah berikutnya. Tapi semuanya harus melalui mekanisme yang benar,” tambahnya.

Usulan hak angket ini rencananya akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Banmus) terlebih dahulu, sebelum diagendakan dalam rapat paripurna mendatang. Pembahasan lebih lanjut diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat agar tidak berlarut-larut.

Hak angket merupakan salah satu hak konstitusional DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan hak ini sering menjadi sorotan publik karena menyangkut pengawasan terhadap kinerja eksekutif.

Hingga berita ini diturunkan, Fraksi Golkar menyatakan masih akan melakukan koordinasi internal dan mendalami materi yang diusulkan sebelum mengambil sikap final. (cc)