Samarinda, Sketsa.id – Semakin dekat pemilu, semakin banyak pula berbagai argumen dan tudingan yang muncul dari segala elemen. Carut marutnya politik dan hukum di Indonesia, membuat fenomena menjelang pemilu semakin memanas. Adanya hal tersebut membuat sejumlah guru besar di beberapa kampus di Indonesia membuka suara, salah satunya dari Universitas Mulawarman, Samarinda.
Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) menyebut bahwa mereka mengambil pernyataan sikap terkait kondisi bangsa jelang pemilu 2024. Mereka menyatakan Jokowi tidak boleh memihak dan melangkahi konstitusi untuk salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024.
Menurut salah satu dosen Unmul, Herdiansyah Hamzah ” Demokrasi kita dalam ancaman bahaya. Demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 98, kini didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elit politik. Mulai dari putusan cacat etik MK yang memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparatus negara yang menggadai netralitas, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keperpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi. “.
Ia juga menjelaskan bahwa situasi ini merupakan tanggung bersama dan tidak boleh berdiam diri,karena sama saja membunuh moralitas intelektual.
” Kata Sukarno, jangan jadikan kepalamu seperti perpustakaan, pergunakan pengetahuanmu untuk kemanusiaan. Jadilah intekektual publik.” Pungkasnya.
Oleh karena itu, kami dari *Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul)* menyatakan sikap sebagai berikut :
1. Selamatkan demokrasi, hentikan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi.
2. Presiden tidak boleh memihak, stop langkah politik yang hanya ditujukan untuk kepentingan dinastinya. Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya.
3. Meminta kepada seluruh aparatus negara agar bersikap netral dan tidak memihak dalam mementum elektoral 2024 ini. Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu.
4. Kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.
5. Menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan.
Berikut daftar nama dosen yang tergabung dalam koalisi yang mencakup berbagai fakultas :
1. Sholihin Bone (FH)
2. Alfian (FH)
3. Orin Gusta Andini (FH)
4. Herdiansyah Hamzah (FH)
5. Warkhatun Najidah (FH)
6. Sri Murlianti (FISIP)
7. Haris Retno Susmiyati (FH)
8. Purwadi ( FEB)
9. Donny Dhonanto (Faperta)
10. Esti Handayani Hardi (FPIK)
11. Harry Setya Nugraha (FH)
12. Wiwik Harjanti (FH)
13. Grizelda (FH)
14. Ivan Zairani Lisi (FH)
15. Agus Junaidi (FEB)
16. Irma Suryani (FH)
17. Erwiantono (FPIK)
18. Penny Pujowati (Faperta)
19. Safarni Husain (FH)
20. Setiyo Utomo (FH)
21. Encik Akhmad Syaifudin (Faperta)
22. Kalen Sanata (FH)
23.Insan Tajali Nur (FH)
24. Aji Ratna Kusuma (Fisipol)
25. Islamudin Ahmad (FF)
26. Heru Susilo (FPIK)
27. Masrur Yahya (FIB)
28. Saipul (Fisip). (*)
