Samarinda, Sketsa.id – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, mengungkapkan bahwa penanganan dua titik longsor di jalur Sanga-Sanga-Dondang akan segera dilakukan. Dinas PUPR Kaltim disebut telah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk memperbaiki ruas jalan yang terdampak aktivitas pertambangan tersebut.
“Kami Komisi III meninjau langsung turap dan pembangunan jalan di Sanga-Sanga-Dondang. Ada longsor di dua titik. Alhamdulillah tahun ini bisa ditangani oleh Dinas PUPR. Masih proses pelaksanaan, mudah-mudahan dengan anggaran yang turun, akses pengguna jalan bisa lebih nyaman,” ujar Reza usai rapat di DPRD Kaltim, Senin (25/5/2026).
Tak hanya di Sanga-Sanga, Reza menyebut beberapa ruas lain juga menjadi perhatian, seperti jalan Koros-Muara Badak, Rinda-Muara Badak, serta di Desa Batu-Batu dan Tanjung Limau. Ia meminta UPTD terkait segera menangani kerusakan jalan tersebut. Selain itu, Komisi III juga mendorong Dinas Perhubungan untuk memasang penerangan jalan umum di kawasan Sanga-Sanga-Dondang yang dinilai rawan kecelakaan.
Hak Angket: Fraksi Gerindra akan Profesional, Pastikan Tak Ganggu Hubungan Gubernur dan Wagub
Menyangkut rencana hak angket yang dijadwalkan DPRD pada 10 Juni mendatang, Reza menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan bersikap profesional dan objektif. Ia juga memastikan tidak ada keretakan antara Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
“Terlepas dari isu-isu yang beredar, sampai saat ini Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur masih sejalan, bergandengan tangan membangun Kaltim. Jangan ada opini yang memisahkan mereka berdua. Kami harap suasana Kaltim ke depan kondusif dan lebih baik,” tegasnya.
Reza juga merespons narasi yang mengaitkan aliansi masyarakat dengan salah satu kubu politik. Menurutnya, hal itu tidak perlu dibesar-besarkan. “Wajar masyarakat menyampaikan aspirasi. Tinggal bagaimana kita menyikapi secara baik dan benar. Jangan membuat kegaduhan. Lebih baik kita bertabayun, introspeksi, agar pemerintahan ke depan lebih baik,” ujarnya.
Laporan ke Badan Kehormatan: Belum Ada Jadwal Mediasi
Reza mengaku telah melayangkan laporan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim terkait persoalan pribadi yang melibatkan dirinya. Namun hingga saat ini, ia masih menunggu jadwal pemanggilan dari BK.
“Kemarin Ketua BK, Subandi, menyampaikan bahwa akan ada pemanggilan untuk mediasi. Kami tunggu prosesnya. Yang jelas, ini masalah pribadi, jangan dipolitisasi atau dikait-kaitkan dengan partai. Kami ingin mengedepankan adab dan etika dalam berpolitik, berteman, dan kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (cc)
