Samarinda, Sketsa.id – Adanya Anak Jalanan (Anjal) dan gelandangan di beberapa titik kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, bahwa penertiban yang dilakukan masih belum maksimal.
Penilaian itu bukan tanpa alasan, sebab saat ini masih banyak ditemukannya anjal dan gelandangan yang masih saja berkeliaran di Kota Tepian.
Penyebabnya ialah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda, masih kurang anggaran, dan ketersediaan tempat untuk menampung para Anjal yang sudah tertangkap, ini menjadi salah satu alasan kenapa kurang maksimalnya penertiban tersebut.
Berkenaan dengan hal ini, Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Joni Sinatra Ginting mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan kenaikan anggaran Satpol PP Kota Samarinda.
Agar Satpol PP Samarinda lebih maksimal menjalankan Perda Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002.
“Contohnya perda Anjal. Kenyataannya pada saat ini yang ada di lapangan itu belum sesuai dengan harapan kita sehingga masih banyak juga para anjal. Bisa jadi karena suatu kebutuhan mereka kurang, baik itu kebutuhan dana untuk memfasilitasi anak-anak ini,” ucap Joni sapaannya (10/3/2023).
“Jangan sampai mereka ini sudah ditangkap lalu dibawa ke kantor, eh orang kantor malah bingung. Kasih makan apa, kalau nggak dikasih makan apa nggak meninggal nanti orang, kan masalah juga. Terus tidak ada tempat mengakomodir mereka,” sambungnya.
Keterbatasan anggaran dan lahan itulah yang membuat Satpol PP kesulitan dalam melakukan pencegahan anjal yang beredar yang marak di Kota Samarinda.
“Kalau misalnya mungkin sudah diserahkan akhirnya mereka dikasih keluar lagi sama Satpol PP, karena tidak ada uang apa segala maka dikembalikan kerumah. Ketika di rumah orang ini tidak ada kerjaan, maka kembali lagi orang ini seperti itu,” imbuhnya.
Politisi partai Demokrat itu menambahkan, Komisi I akan memperjuangkan agar anggaran Satpol PP dapat dinaikan.
Sebab kata dia, dengan demikian tentu bisa menjadi acuan untuk memberantas Anjal dan dapat menegakkan Perda yang ada.
“Bagaimana caranya kedepan kita akan berjuang pada saat pembahasan, anggaran mereka di naikan, hanya itu jalannya gak ada yang lain bukan di tambah honornya untuk dinaikan,” terangnya. (advertorial)
