Kutai Kartanegara, Sketsa.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya memastikan petani tetap memiliki pasar untuk menjual hasil panen. Salah satunya melalui penguatan 35 lumbung pangan masyarakat yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan dalam 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik.
Keberadaan lumbung pangan tidak hanya dipersiapkan sebagai tempat penyimpanan cadangan beras. Lebih dari itu, lembaga ini diharapkan mampu menjadi pembeli atau offtaker yang menyerap gabah para petani, terutama ketika musim panen tiba dan petani membutuhkan kepastian pasar.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kukar Ananias mengatakan bahwa lumbung pangan memiliki peran penting dalam membantu petani memasarkan hasil produksinya. Pemerintah ingin hasil panen masyarakat terserap dengan harga yang layak.
“Prinsipnya, lumbung pangan itu bisa menyerap gabah petani. Apalagi pada saat musim-musim panen, ketika petani butuh pembeli, butuh offtaker, lumbung pangan bertindak sebagai offtaker yang menyerap gabah petani,” ungkapnya di Tenggarong, Jumat (13/11/2026).
Saat ini, terdapat 35 lumbung pangan yang dibangun melalui inisiasi Dinas Ketahanan Pangan Kukar. Lokasinya tersebar di sejumlah sentra produksi padi, meliputi Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Sebulu, Muara Kaman, Marang Kayu, Anggana, dan Kota Bangun.
Setiap lumbung beber dia, memiliki kapasitas penyimpanan yang dapat mencapai 50 ton. Sementara modal kerja yang selama ini disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung operasionalnya berkisar 20 ton.
Namun perlu dicatat bahwa, stok beras di dalam lumbung tidak selalu berada pada jumlah yang sama. Sebab, persediaan terus mengalami perputaran karena gabah yang diserap dari petani akan diolah, dikemas, kemudian dijual. Hasil penjualan selanjutnya digunakan untuk kembali membeli gabah dari petani.
Sistem tersebut sengaja diterapkan agar stok tidak terlalu lama tersimpan dan kualitas beras tetap terjaga. Dengan begitu, lumbung pangan tidak hanya menunggu kondisi darurat untuk mengeluarkan cadangan, tetapi aktif menjalankan kegiatan usaha.
Penguatan ini juga diarahkan agar manfaat lumbung dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi. Pengelola pun diharapkan mengutamakan penyerapan gabah dari petani setempat sebelum mengambil pasokan dari wilayah lain.
Begitu pula dalam penjualan beras. Kebutuhan masyarakat desa harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum hasil produksi dipasarkan ke luar daerah.
“Ketika kondisi beras mahal, usahakan lumbung pangan mencukupi dulu untuk desanya. Kalau belum cukup, jangan dulu jual ke Samarinda atau ke mana. Penuhi dulu kebutuhan di desa tersebut,” tegasnya.
Selain membantu petani ketika panen, lumbung pangan juga diharapkan menjadi penyangga kebutuhan masyarakat ketika harga beras mengalami kenaikan.
Beras yang tersedia dapat dijual dengan harga layak sesuai ketetapan pemerintah, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya terbebani oleh perubahan harga di pasaran.
Untuk memastikan fungsi tersebut berjalan, Dinas Ketahanan Pangan turut memperkuat kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat. Pengelolanya berasal dari organisasi masyarakat yang dibentuk melalui gabungan kelompok tani dan mendapat pembinaan dari pemerintah daerah.
Ananias menyebut, penguatan tidak hanya menyangkut ketersediaan fasilitas, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia dan tata kelola organisasi. Sebab, belum seluruh lumbung yang tersedia mampu menjalankan kegiatan secara optimal.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang perlu dikelola secara cermat, pemerintah belum memprioritaskan pembangunan lumbung baru. Anggaran yang tersedia lebih diarahkan untuk meningkatkan kinerja 35 lumbung yang sudah ada.
“Kami lebih prioritaskan bagaimana 35 lumbung ini bisa kita optimalkan. Salah satunya melalui peningkatan kualitas sumber daya pengelolanya dan pembenahan tata laksananya,” tandasnya. (Adv/Prokom Kukar/cc)









