Jakarta, Sketsa.id – Di tengah hiruk-pikuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang semakin gencar, sebuah isu sederhana tapi menusuk tiba-tiba meledak di Kalimantan Timur: pengadaan mobil dinas Gubernur Rudy Mas’ud senilai Rp 8,5 miliar. Angka fantastis itu bukan hanya memicu perdebatan di warung kopi Samarinda, tapi juga menarik perhatian wakil rakyat di Senayan.
Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, bahkan mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera memanggil Rudy dan menyelesaikan polemik ini sebelum semakin membara. “Ini soal kepekaan pemimpin terhadap denyut nadi masyarakat,” kata Ujang, yang seolah menggambarkan betapa kontrasnya kemewahan dengan realitas sehari-hari warga Kaltim.
Polemik ini bermula dari rencana pengadaan kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc yang dianggap terlalu mewah di masa ketika pemerintah pusat dan daerah sedang getol berhemat. Ujang Bey, politikus Partai NasDem yang dikenal vokal soal tata kelola pemerintahan, tak ragu menyoroti hal ini.
Ia menegaskan bahwa dialog antara Mendagri dan Gubernur Kaltim mutlak diperlukan. “Seharusnya Mendagri memanggil dan berdiskusi langsung. Polemik mobil dinas ini jangan dibiarkan berlarut-larut, sesuaikan saja dengan asas kepantasan dan fungsi,” ujarnya tegas.
Menurut Ujang, isu ini bukan sekadar soal angka, tapi tentang sense of crisis yang harus dimiliki setiap pejabat. “Di tengah masyarakat yang masih bergulat dengan ekonomi pasca-pandemi, pemimpin harus lebih peka. Jangan sampai kebijakan seperti ini malah menimbulkan gesekan sosial,” tambahnya.
Tak ketinggalan, Bima Arya, mantan Wali Kota Bogor yang kini menjabat sebagai Wakil Mendagri yang kini aktif di panggung nasional, ikut angkat bicara. Ia menekankan bahwa meski secara administratif pengadaan ini mungkin sah—dari spesifikasi mesin hingga kapasitas—tapi urgensi dan kelayakannya harus diuji ulang.
“Apakah benar-benar dibutuhkan di masa efisiensi seperti sekarang? Kebijakan anggaran bukan cuma soal sah atau tidak, tapi juga sensitivitas terhadap kondisi ekonomi dan persepsi publik,” katanya. Bima bahkan sudah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud.
Dari obrolan itu, Rudy menjelaskan bahwa selama ini ia masih mengandalkan mobil pribadi untuk tugas dinas di Kaltim. “Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur. Beliau bilang selama ini pakai mobil pribadi untuk kegiatan di sana,” ungkap Bima. Meski memahami kebutuhan operasional, ia tetap menyarankan agar pengadaan dilakukan secara wajar. “Kalau memang butuh, ya sewajarnya saja,” tegasnya.
KPK Turun Tangan Ingatkan Risiko Korupsi
Di balik perdebatan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau ketinggalan angkat suara. Melalui Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, lembaga antirasuah itu menekankan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa seperti mobil dinas rawan menjadi celah korupsi.
“Pengadaan harus direncanakan matang, sesuai kebutuhan riil, dan melalui proses yang taat aturan. Jangan sampai ada penyimpangan seperti conditioning, deviation, atau price mark-up,” ujar Budi dalam siaran langsung di Instagram KPK kemarin. KPK juga memantau ketat kasus mobil dinas yang tidak dikembalikan pasca-jabatan, yang bisa merugikan keuangan daerah dan masuk unsur tindak pidana korupsi.
“Data kami tunjukkan masih banyak mobil dinas dikuasai pejabat lama. Ini harus hati-hati, karena berpotensi jadi perkara,” tambahnya. Pernyataan ini merespons langsung viralnya klarifikasi Rudy, mengingatkan semua pihak agar belanja daerah tak melenceng dari kebutuhan sesungguhnya—bukan sekadar keinginan.
Polemik ini seperti cermin bagi kita di Kaltim: di satu sisi, kebutuhan operasional pemimpin memang penting untuk mendukung pembangunan IKN, tapi di sisi lain, transparansi dan empati terhadap rakyat tak boleh dikorbankan. Apakah ini akan berujung pada pembatalan pengadaan, atau justru jadi pelajaran berharga?. (*)
