Samarinda, Sketsa.id – Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan 214 Perjuangan Aliansi Peduli Masyarakat Kalimantan Timur memadati kawasan depan Gedung DPRD Kaltim, Selasa (21/4/2026). Dengan membawa spanduk dan atribut protes, mereka menuntut legislatif mengaktifkan hak angket serta melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah.
Aksi berlangsung sejak pagi dengan orasi bergantian dari berbagai elemen masyarakat. Massa menyuarakan kekhawatiran atas tata kelola pemerintahan di Kaltim yang disebut mengalami kemunduran dalam setahun terakhir, terutama terkait transparansi anggaran dan praktik pemerintahan yang dinilai sarat konflik kepentingan.
Salah satu sorotan utama adalah anggaran renovasi rumah dinas dan fasilitas senilai sekitar Rp25 miliar. Massa menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, apalagi di tengah gencarnya kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah.
Dalam forum terbuka di depan gedung dewan, perwakilan Aliansi Rakyat Kaltim membacakan pakta integritas. Dokumen itu berisi komitmen moral dan politik agar DPRD tidak pasif terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat. “Pakta integritas ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk komitmen agar DPRD tidak diam. Kami menuntut audit total terhadap kebijakan pemerintah provinsi,” ujar perwakilan aliansi dalam orasinya.
Tekanan massa membuat pimpinan dan anggota DPRD Kaltim keluar menemui demonstran. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyatakan kesediaan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti tuntutan. Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan seluruh unsur pimpinan dan tujuh ketua fraksi sepakat mengakomodasi aspirasi tersebut. “Kami setuju untuk menandatangani bersama sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat,” kata Ekti di hadapan massa.
Setelah penandatanganan, aksi berangsur kondusif. Massa membubarkan diri secara tertib dan melanjutkan agenda aksi ke Kantor Gubernur Kaltim di kawasan Islamic Center untuk menyampaikan tuntutan serupa kepada pihak eksekutif. (cc)
