Jakarta, Sketsa.id – Di tengah gegap gempita peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) justru menyoroti sisi kelam industri media nasional. Organisasi yang menaungi para jurnalis televisi itu menilai bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melanda perusahaan media bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga ancaman nyata bagi masa depan demokrasi di Indonesia.
Dalam siaran pers yang dirilis pada Jumat (1/5/2026), IJTI menyebut bahwa kondisi industri media saat ini sedang berada dalam situasi genting akibat disrupsi besar-besaran. Namun, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menegaskan bahwa memangkas tenaga jurnalis bukanlah solusi yang bijak.
“Jika perusahaan media terus dibiarkan rontok dan jurnalisnya tersingkir, maka demokrasi akan mati. Tanpa jurnalis televisi yang bekerja di lapangan, tidak akan ada lagi mata dan telinga bagi publik untuk mengawal keadilan,” ujar Herik dalam pernyataannya.
Tiga Tuntutan Tegas IJTI
Mengamati tren efisiensi yang kerap berujung pada pengurangan tenaga kerja di berbagai lini media televisi, IJTI menyatakan tiga sikap tegas.
Pertama, IJTI menolak upaya PHK sepihak. Organisasi ini menilai perusahaan media harus berhenti menjadikan pemangkasan karyawan sebagai opsi utama dalam melakukan efisiensi finansial.
Kedua, IJTI menuntut solusi kreatif. Para pemilik perusahaan media didesak untuk mencari model bisnis baru dan inovasi yang berkelanjutan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan serta mata pencaharian jurnalis.
Ketiga, IJTI meminta transparansi dan dialog. Setiap kebijakan yang berdampak pada ketenagakerjaan harus dilakukan melalui dialog yang transparan dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja sesuai regulasi yang berlaku.
Tak hanya menyoroti pengelola media, IJTI juga menyerukan kepada pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan ekosistem media nasional. Menurut IJTI, insentif atau kebijakan yang mendukung ekosistem media yang sehat sangat diperlukan agar perusahaan media tidak hanya sekadar bertahan hidup, tetapi mampu menghidupi para pekerjanya dengan layak.
“Jurnalis yang sejahtera adalah prasyarat mutlak bagi informasi yang berkualitas. Jangan biarkan layar televisi kita menjadi buram karena hilangnya para jurnalis yang berintegritas,” pungkas Herik.
Peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan di industri media untuk duduk bersama mencari jalan keluar dari krisis yang terus menggerus salah satu pilar demokrasi ini. (*)
